Koalisi Masyarakat Sipil mendesak lembaga legislatif dan pemerintah agar segera membuka draf serta Daftar Inventaris Masalah Rancangan Undang-undang Perampasan Aset ke ranah publik.

Langkah transparansi ini dinilai krusial guna menghindari informasi yang simpang siur sekaligus memastikan adanya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembentukan aturan tersebut.

Sorotan Tiga Poin Kemunduran Substansi

Koalisi menemukan sedikitnya tiga indikasi kemunduran substansial dalam draf versi DPR tertanggal 10 Juli 2026 apabila dibandingkan dengan rancangan awal dari pemerintah.

Pertama, aturan mengenai peningkatan kekayaan secara tidak sah atau illicit enrichment diduga dihilangkan dari draf yang disusun oleh pihak dewan.

Kedua, ruang lingkup perampasan tanpa pemidanaan atau non-conviction based dinilai mengalami penyempitan yang membuatnya terbatas hanya pada pelaku tindak pidana tertentu.

Ketiga, pengaturan kelembagaan pengelola aset dinilai menggantung tanpa penanggung jawab tunggal yang jelas serta berpotensi menimbulkan sengketa wewenang antarlembaga.

Proses Pengambilan Alih dan Janji Pengesahan

Perjalanan regulasi ini telah melalui dinamika panjang sejak diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada tahun 2008.

DPR kemudian mengambil alih draf tersebut untuk dijadikan inisiatif mandiri setelah sebelumnya diserahkan oleh pemerintah pada masa pemerintahan sebelumnya.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan target agar regulasi ini bisa disahkan paling lambat pada Desember 2026 dalam rapat paripurna mendatang.

Meskipun pihak dewan mengklaim telah menggelar puluhan kali rapat dengar pendapat umum, draf pembahasan hingga kini belum pernah dipublikasikan secara terbuka.