Rencana pengerahan patroli militer di sejumlah wilayah untuk mengantisipasi kemungkinan demonstrasi menuai kritik keras dari kelompok masyarakat sipil.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai penggunaan pendekatan tersebut berisiko mengaburkan batasan tugas pertahanan negara.

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menyebut pernyataan Panglima TNI terkait tanggung jawab keamanan masyarakat perlu segera dikoreksi.

Klaim itu dinilai bisa membuat kehadiran militer di dalam ruang sipil dianggap sebagai sebuah kewajaran yang keliru.

Batasan Tugas TNI dan Polri

Berdasarkan Pasal 30 UUD 1945, institusi militer bertugas untuk mempertahankan dan memelihara kedaulatan negara.

Sementara itu, tanggung jawab untuk menjaga keamanan ketertiban serta menegakkan hukum merupakan kewajiban penuh dari pihak kepolisian.

Pemisahan fungsi ini merupakan salah satu capaian penting dari reformasi setelah berakhirnya dwifungsi ABRI di masa lalu.

Aturan perundang-undangan memang memungkinkan militer membantu kepolisian melalui kerangka operasi militer selain perang.

Namun, posisi militer dalam skema tersebut bertindak sebagai pihak pembantu yang tidak memiliki kewenangan mandiri dalam menetapkan wilayah operasi.

Perbantuan tersebut harus didasarkan pada kebutuhan yang nyata serta permintaan sah dengan lingkup dan jangka waktu yang jelas.

Koalisi mempertanyakan dasar hukum pengerahan personel militer apabila patroli rutin dilakukan hanya untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa.

Alasan koordinasi atau standar operasional prosedur internal tidak otomatis memberikan wewenang bagi militer menjalankan fungsi keamanan sipil.

Cara pandang yang menempatkan demonstrasi sebagai ancaman keamanan dinilai harus segera dikaji ulang oleh pihak berwenang.

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin undang-undang.

Atas persoalan ini, koalisi mendesak pimpinan militer untuk menarik pernyataan sepihak mengenai tanggung jawab keamanan di seluruh wilayah.

Mereka juga meminta kepolisian memberikan kejelasan apakah pernah ada permintaan perbantuan resmi untuk menghadapi situasi tertentu.

Kehadiran prajurit di ranah sipil diminta tidak berkembang menjadi tindakan penegakan hukum yang melampaui batas kewenangan.

Koalisi tersebut terdiri dari berbagai lembaga seperti Imparsial, KontraS, YLBHI, Amnesty International, hingga WALHI.