KontraS Nilai Klaim Keamanan Panglima TNI Kaburkan Batas Pertahanan
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan memberikan catatan kritis terhadap pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Panglima TNI sebelumnya mengeklaim bahwa dirinya bertanggung jawab penuh atas keamanan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya menyatakan bahwa Agus telah membuat kekeliruan mendasar terkait fungsi militer dan pertahanan.
Menurut koalisi, klaim tersebut mengaburkan batas tegas antara fungsi pertahanan negara dan keamanan dalam negeri.
Pernyataan itu dinilai berisiko memunculkan normalisasi kehadiran militer dalam ranah kehidupan sipil sehari-hari.
Berdasarkan Pasal 30 UUD 1945, TNI ditempatkan sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan kedaulatan.
Sementara itu, tanggung jawab menjaga ketertiban serta penegakan hukum merupakan wewenang utama Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pemisahan peran tersebut merupakan capaian penting dari reformasi untuk mengakhiri dominasi militer dalam urusan sipil.
Undang-undang memang membuka ruang bagi TNI untuk membantu Polri melalui mekanisme operasi militer selain perang.
Namun, pihak yang membantu tidak memiliki kewenangan mandiri untuk menetapkan ancaman atau melakukan patroli rutin secara sepihak.
Setiap bentuk perbantuan harus didasarkan pada kebutuhan yang nyata serta permintaan resmi yang dapat diuji secara transparan.
Penggunaan prosedur internal atau SOP tidak bisa dijadikan alasan untuk melegitimasi pengerahan militer di ruang sipil.
Koalisi menegaskan bahwa warga negara yang sedang menyampaikan aspirasi lewat demonstrasi bukanlah ancaman keamanan.
Oleh karena itu, Panglima TNI didesak untuk segera mencabut dan mengoreksi pernyataan kontroversial tersebut.
Polri juga diminta memberikan penjelasan terbuka mengenai ada atau tidaknya permintaan perbantuan kepada pihak militer.
Prajurit TNI diingatkan agar tidak melakukan tindakan penegakan hukum, pemeriksaan, atau pengawasan terhadap aktivis.
Sejumlah lembaga yang tergabung dalam koalisi ini meliputi Imparsial, KontraS, YLBHI, Amnesty International, serta WALHI.
Update Terbaru
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Skin Barrier Rusak Bisa Dipulihkan Pakai 5 Bahan Skincare Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan Cek NIK KTP Penyaluran Bantuan Beras Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan berobat pakai BPJS Kesehatan di luar kota bagi pemudik
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Jadwal Nonton Film Bioskop Trans TV Hari Ini, 18 November 2026: Ada Film Aksi Black and Blue
Rabu / 18-11-2026, 09:40 WIB
Desakan Sanksi Hukum dari Mahfud MD Terkait Polemik Ijazah Gibran
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Pujian Donald Trump untuk Prabowo Subianto dalam KTT ASEAN-AS
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Anne Hathaway melahirkan anak ketiga bersama suami tercinta Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Alasan Tissa Biani Rutin Konsultasi ke Dokter Gizi dan Rawat Kulit
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Jejak Tragedi Pan Am 812 Terungkap Lewat Susur Sungai
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Peluang Aprilia gagalkan ambisi juara dunia Marc Marquez
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Petani Boleh Jual Jagung Di Atas HPP, Ini Penjelasan Bapanas
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Loyalitas ke Presiden Prabowo Jadi Penentu Utama Posisi Cawapres
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Raymond/Joaquin Alami Tren Negatif, Telan Empat Kekalahan Dini
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB






