Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan memberikan catatan kritis terhadap pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Panglima TNI sebelumnya mengeklaim bahwa dirinya bertanggung jawab penuh atas keamanan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya menyatakan bahwa Agus telah membuat kekeliruan mendasar terkait fungsi militer dan pertahanan.

Menurut koalisi, klaim tersebut mengaburkan batas tegas antara fungsi pertahanan negara dan keamanan dalam negeri.

Pernyataan itu dinilai berisiko memunculkan normalisasi kehadiran militer dalam ranah kehidupan sipil sehari-hari.

Berdasarkan Pasal 30 UUD 1945, TNI ditempatkan sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan kedaulatan.

Sementara itu, tanggung jawab menjaga ketertiban serta penegakan hukum merupakan wewenang utama Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemisahan peran tersebut merupakan capaian penting dari reformasi untuk mengakhiri dominasi militer dalam urusan sipil.

Undang-undang memang membuka ruang bagi TNI untuk membantu Polri melalui mekanisme operasi militer selain perang.

Namun, pihak yang membantu tidak memiliki kewenangan mandiri untuk menetapkan ancaman atau melakukan patroli rutin secara sepihak.

Setiap bentuk perbantuan harus didasarkan pada kebutuhan yang nyata serta permintaan resmi yang dapat diuji secara transparan.

Penggunaan prosedur internal atau SOP tidak bisa dijadikan alasan untuk melegitimasi pengerahan militer di ruang sipil.

Koalisi menegaskan bahwa warga negara yang sedang menyampaikan aspirasi lewat demonstrasi bukanlah ancaman keamanan.

Oleh karena itu, Panglima TNI didesak untuk segera mencabut dan mengoreksi pernyataan kontroversial tersebut.

Polri juga diminta memberikan penjelasan terbuka mengenai ada atau tidaknya permintaan perbantuan kepada pihak militer.

Prajurit TNI diingatkan agar tidak melakukan tindakan penegakan hukum, pemeriksaan, atau pengawasan terhadap aktivis.

Sejumlah lembaga yang tergabung dalam koalisi ini meliputi Imparsial, KontraS, YLBHI, Amnesty International, serta WALHI.