Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan memberikan tanggapan kritis terhadap pernyataan terbuka dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Panglima TNI sebelumnya mengklaim memegang tanggung jawab penuh atas keamanan masyarakat di berbagai wilayah di seluruh Indonesia.

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya menyatakan bahwa klaim tersebut merupakan sebuah kekeliruan mendasar.

Menurutnya, pernyataan itu mengaburkan batas tegas antara fungsi pertahanan negara dan urusan keamanan dalam negeri yang diatur undang-undang.

Pernyataan tersebut dinilai berisiko menormalisasi kehadiran militer secara berlebihan dalam kehidupan sipil sehari-hari.

Pasal 30 UUD 1945 secara jelas menempatkan TNI sebagai alat negara untuk mempertahankan keutuhan serta kedaulatan negara.

Sementara itu, kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tugas utama dari Polri.

Pemisahan peran ini merupakan salah satu pencapaian penting dari Reformasi untuk mengakhiri dominasi militer dalam ranah sipil.

Undang-undang memang mengizinkan TNI membantu Polri dalam kerangka operasi militer selain perang yang bersifat khusus.

Namun, pihak yang membantu tidak memiliki kewenangan mandiri dalam menetapkan ancaman ataupun menjalankan patroli keamanan rutin.

Bantuan militer harus didasarkan pada kebutuhan nyata serta permintaan yang sah sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Dalih koordinasi atau prosedur internal tidak cukup untuk membenarkan pelibatan militer secara langsung di ruang publik sipil.

Menghadapi aksi demonstrasi melalui patroli militer dipandang menunjukkan cara pandang yang keliru terhadap warga negara.

Warga dipandang bukan sebagai ancaman, melainkan pemegang kedaulatan yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya.

Koalisi mendesak Panglima TNI untuk mencabut pernyataan tersebut serta menghentikan klaim penanggung jawab keamanan masyarakat.

Polri juga diminta memberikan penjelasan terbuka mengenai ada atau tidaknya permintaan perbantuan kepada pihak militer.

Prajurit TNI diminta untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang melampaui batas kewenangan konstitusional.

Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari berbagai lembaga seperti Imparsial, KontraS, YLBHI, hingga Amnesty International Indonesia.