Tanggung Jawab Keamanan Wilayah Oleh TNI Dinilai Kaburkan Batas Pertahanan dan Polri
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan memberikan tanggapan kritis terhadap pernyataan terbuka dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Panglima TNI sebelumnya mengklaim memegang tanggung jawab penuh atas keamanan masyarakat di berbagai wilayah di seluruh Indonesia.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya menyatakan bahwa klaim tersebut merupakan sebuah kekeliruan mendasar.
Menurutnya, pernyataan itu mengaburkan batas tegas antara fungsi pertahanan negara dan urusan keamanan dalam negeri yang diatur undang-undang.
Pernyataan tersebut dinilai berisiko menormalisasi kehadiran militer secara berlebihan dalam kehidupan sipil sehari-hari.
Pasal 30 UUD 1945 secara jelas menempatkan TNI sebagai alat negara untuk mempertahankan keutuhan serta kedaulatan negara.
Sementara itu, kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tugas utama dari Polri.
Pemisahan peran ini merupakan salah satu pencapaian penting dari Reformasi untuk mengakhiri dominasi militer dalam ranah sipil.
Undang-undang memang mengizinkan TNI membantu Polri dalam kerangka operasi militer selain perang yang bersifat khusus.
Namun, pihak yang membantu tidak memiliki kewenangan mandiri dalam menetapkan ancaman ataupun menjalankan patroli keamanan rutin.
Bantuan militer harus didasarkan pada kebutuhan nyata serta permintaan yang sah sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Dalih koordinasi atau prosedur internal tidak cukup untuk membenarkan pelibatan militer secara langsung di ruang publik sipil.
Menghadapi aksi demonstrasi melalui patroli militer dipandang menunjukkan cara pandang yang keliru terhadap warga negara.
Warga dipandang bukan sebagai ancaman, melainkan pemegang kedaulatan yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya.
Koalisi mendesak Panglima TNI untuk mencabut pernyataan tersebut serta menghentikan klaim penanggung jawab keamanan masyarakat.
Polri juga diminta memberikan penjelasan terbuka mengenai ada atau tidaknya permintaan perbantuan kepada pihak militer.
Prajurit TNI diminta untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang melampaui batas kewenangan konstitusional.
Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari berbagai lembaga seperti Imparsial, KontraS, YLBHI, hingga Amnesty International Indonesia.
Update Terbaru
Kebijakan Shin Tae-yong untuk Shayne Pattynama Usai Bela Timnas
Rabu / 18-11-2026, 12:00 WIB
Mekanisme Sidang Etik Eks Kapolri Listyo Berdasar Regulasi Baru
Rabu / 18-11-2026, 12:00 WIB
Pemain Muda Persija dan Persik Curi Perhatian John Herdman Saat TC
Rabu / 18-11-2026, 12:00 WIB
Panduan Daftar Akun SSCASN 2026 dan Syarat Dokumennya
Rabu / 18-11-2026, 12:00 WIB
Murka di Live TikTok, Daehoon Bongkar Klaim Perselingkuhan Jule yang Disebutnya Berulang
Rabu / 18-11-2026, 11:58 WIB
Emiten Hary Tanoe Digugat Kreditur Asing, Pengadilan Tetapkan PKPU 43 Hari
Rabu / 18-11-2026, 11:57 WIB
Syarat Translokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Menurut Pakar IPB
Rabu / 18-11-2026, 11:56 WIB
Rutinitas skincare malam Viva untuk elastisitas kulit lansia
Rabu / 18-11-2026, 11:56 WIB
Lesunya pasar lokal tekan kinerja manufaktur otomotif China tahun ini
Rabu / 18-11-2026, 11:56 WIB
Artis Senior Inisial A Disebut Hard Gumay Diserang Orang Dekat, Netizen Ramai Menebak Sosoknya
Rabu / 18-11-2026, 11:53 WIB
Forkopimda Solid Jadi Syarat Utama Jaga Stabilitas Daerah Kata Mendagri
Rabu / 18-11-2026, 11:49 WIB
Socialbread Hadirkan Tren Nostalgia Masa Putih Abu-Abu untuk Dewasa
Rabu / 18-11-2026, 11:49 WIB
Pencuri Satroni Warung Epy Kusnandar, Begini Reaksi Santai Karina Ranau
Rabu / 18-11-2026, 11:49 WIB
Mengetahui Keabsahan Lembaga Lewat Portal Cek NIK Koperasi Resmi
Rabu / 18-11-2026, 11:49 WIB






