Mabes Polri membeberkan aturan resmi terkait penentuan majelis sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri bagi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Prosedur tersebut berkaitan dengan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa seluruh anggota kepolisian memiliki kedudukan setara di hadapan hukum.

Pihaknya memastikan tidak ada perlakuan istimewa maupun impunitas dalam penegakan aturan internal instansi.

Mekanisme penyusunan majelis sidang etik diatur secara jelas dalam Pasal 42 Perpol Nomor 4 Tahun 2026.

Aturan tersebut merupakan perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Berdasarkan regulasi itu, susunan organisasi komisi etik terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota.

Posisi ketua dan wakil ketua dalam komisi tersebut turut merangkap sebagai anggota.

Keanggotaan komisi harus memiliki pangkat setingkat lebih tinggi, setara, atau maksimal dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.

Mengacu pada ketentuan pasal tersebut, sidang etik bagi Listyo dapat dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat jenderal atau minimal inspektur jenderal.

Kendati demikian, pihak kepolisian belum merinci identitas kelima perwira tinggi yang akan memimpin jalannya persidangan etik tersebut.

Divisi Propam Polri saat ini masih menyusun penjadwalan resmi pelaksanaan sidang yang rencananya digelar pada pekan depan.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam perkara penyadapan ilegal.

Para tersangka meliputi Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Penyidik menjerat para tersangka dengan Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 ayat 1 UU ITE.