Tim Advokasi Reformasi Sektor Keamanan mendesak Mahkamah Konstitusi untuk segera memutuskan perkara pengujian Undang-Undang tentang TNI.

Gugatan dengan nomor perkara 197/PUU-XXIII/2025 tersebut telah berjalan cukup lama tanpa adanya kejelasan pembacaan putusan dari lembaga peradilan.

Direktur Imparsial Adiputra Ardimanto menyatakan bahwa permohonan tersebut sudah diajukan sejak akhir bulan Oktober tahun 2025.

Agenda persidangan terakhir yang menghadirkan keterangan ahli dari Mahkamah Konstitusi telah selesai diselenggarakan pada bulan Mei 2026.

Pihak pemohon juga telah menyerahkan dokumen kesimpulan resmi kepada majelis hakim pada awal bulan Juni tahun 2026.

Namun hingga saat ini, putusan atas perkara pengujian undang-undang tersebut belum juga dibacakan kepada publik.

Koalisi menilai bahwa penundaan pembacaan putusan ini berpotensi menambah kerugian konstitusional bagi warga negara.

Perluasan kewenangan militer di luar fungsi pertahanan negara dinilai terus berlangsung di tengah proses persidangan.

Selain itu, koalisi menyoroti adanya putusan pengadilan militer yang membatalkan sanksi pemecatan terhadap pelaku kekerasan.

Peristiwa tersebut dipandang memperlihatkan persoalan mendasar mengenai sistem peradilan yang berbeda bagi prajurit.

Ekspansi militer yang masuk ke ranah sipil juga turut disorot dalam desakan percepatan putusan perkara.

Mahkamah Konstitusi dinilai memegang tanggung jawab konstitusional untuk menjaga arah reformasi sektor keamanan.