Koalisi Sipil untuk UU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga mendorong pemerintah agar segera merampungkan aturan pelaksanaan undang-undang tersebut.

Langkah ini bertujuan untuk mewujudkan pengakuan nyata bagi pekerja rumah tangga sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemberi kerja.

Perlindungan Hak Kerja dan Privasi

Perlindungan pekerja rumah tangga mencakup pemenuhan upah yang layak, waktu istirahat yang cukup, serta penyediaan lingkungan kerja yang aman.

Di sisi lain, kepentingan pemberi kerja seperti privasi dan keamanan keluarga juga perlu diatur agar hubungan kerja berjalan dengan baik.

Pemerintah diharapkan segera menyusun panduan privasi yang jelas untuk menghormati ruang pribadi tanpa menghalangi pekerja mencari bantuan.

Transparansi dan Mekanisme Rekrutmen

Aturan turunan tersebut juga dinilai perlu mengatur proses perekrutan pekerja secara transparan dan terukur.

Pemberi kerja memerlukan informasi identitas serta kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan dari calon pekerja.

Selain itu, pedoman pengupahan yang transparan harus mempertimbangkan daerah tempat bekerja, biaya hidup, serta lingkup tugas.

Penyelesaian Perselisihan dan Peran Perusahaan Penempatan

Selain masalah rekrutmen dan pengupahan, aturan pelaksana juga perlu mengatur ketentuan yang jelas ketika hubungan kerja harus berakhir.

Hal ini mencakup tata cara pemberitahuan, penyelesaian hak yang belum dibayarkan, serta serah terima akses rumah.

Untuk menangani potensi konflik, Koalisi Sipil mengusulkan penyediaan layanan konsultasi serta proses mediasi yang netral bagi kedua belah pihak.

Layanan tersebut penting untuk memeriksa persoalan secara objektif dengan tetap memperhatikan kerentanan pekerja.

Perusahaan penempatan pekerja rumah tangga juga diminta untuk menyediakan perjanjian layanan yang jelas terkait biaya dan dukungan setelah penempatan.

Tanggung jawab penyalur dinilai tidak boleh berhenti begitu saja setelah pekerja mulai bekerja di rumah majikan.

Aturan turunan UU PPRT ini diharapkan dapat dilengkapi dengan panduan sederhana yang mudah dipahami.

Mengingat rumah tangga tidak memiliki bagian sumber daya manusia layaknya perusahaan, panduan tersebut akan sangat membantu kelancaran hubungan kerja.

Pemerintah diharapkan segera memberikan kejelasan terkait penerjemahan berbagai kebutuhan tersebut ke dalam aturan teknis.

Pelibatan masyarakat serta penyediaan layanan bantuan yang mudah diakses juga menjadi kunci penting dalam implementasi undang-undang ini.