Aturan Turunan UU PPRT Didorong Segera Rampung oleh Koalisi Sipil
Koalisi Sipil untuk UU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga mendorong pemerintah agar segera merampungkan aturan pelaksanaan undang-undang tersebut.
Langkah ini bertujuan untuk mewujudkan pengakuan nyata bagi pekerja rumah tangga sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemberi kerja.
Perlindungan Hak Kerja dan Privasi
Perlindungan pekerja rumah tangga mencakup pemenuhan upah yang layak, waktu istirahat yang cukup, serta penyediaan lingkungan kerja yang aman.
Di sisi lain, kepentingan pemberi kerja seperti privasi dan keamanan keluarga juga perlu diatur agar hubungan kerja berjalan dengan baik.
Pemerintah diharapkan segera menyusun panduan privasi yang jelas untuk menghormati ruang pribadi tanpa menghalangi pekerja mencari bantuan.
Transparansi dan Mekanisme Rekrutmen
Aturan turunan tersebut juga dinilai perlu mengatur proses perekrutan pekerja secara transparan dan terukur.
Pemberi kerja memerlukan informasi identitas serta kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan dari calon pekerja.
Selain itu, pedoman pengupahan yang transparan harus mempertimbangkan daerah tempat bekerja, biaya hidup, serta lingkup tugas.
Penyelesaian Perselisihan dan Peran Perusahaan Penempatan
Selain masalah rekrutmen dan pengupahan, aturan pelaksana juga perlu mengatur ketentuan yang jelas ketika hubungan kerja harus berakhir.
Hal ini mencakup tata cara pemberitahuan, penyelesaian hak yang belum dibayarkan, serta serah terima akses rumah.
Untuk menangani potensi konflik, Koalisi Sipil mengusulkan penyediaan layanan konsultasi serta proses mediasi yang netral bagi kedua belah pihak.
Layanan tersebut penting untuk memeriksa persoalan secara objektif dengan tetap memperhatikan kerentanan pekerja.
Perusahaan penempatan pekerja rumah tangga juga diminta untuk menyediakan perjanjian layanan yang jelas terkait biaya dan dukungan setelah penempatan.
Tanggung jawab penyalur dinilai tidak boleh berhenti begitu saja setelah pekerja mulai bekerja di rumah majikan.
Aturan turunan UU PPRT ini diharapkan dapat dilengkapi dengan panduan sederhana yang mudah dipahami.
Mengingat rumah tangga tidak memiliki bagian sumber daya manusia layaknya perusahaan, panduan tersebut akan sangat membantu kelancaran hubungan kerja.
Pemerintah diharapkan segera memberikan kejelasan terkait penerjemahan berbagai kebutuhan tersebut ke dalam aturan teknis.
Pelibatan masyarakat serta penyediaan layanan bantuan yang mudah diakses juga menjadi kunci penting dalam implementasi undang-undang ini.
Update Terbaru
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB
Norwegia Taklukkan Denmark 3-2 untuk Amankan Tiket Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB






