Komisi III DPR RI menyatakan keterbukaan untuk melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan bahwa lembaganya akan segera berkonsultasi dengan berbagai narasumber.

Langkah diskusi tersebut dilakukan guna mengkaji secara mendalam wacana perubahan beleid terkait tindak pidana korupsi tersebut.

Wacana revisi ini menjadi pertimbangan mendalam karena berlangsung bersamaan dengan pembahasan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset di parlemen.

Sejauh ini, Komisi III DPR telah menjalankan sejumlah Rapat Dengar Pendapat Umum bersama para aktivis, peneliti, hingga praktisi hukum.

Sahroni turut mendukung agar praktik manipulasi dokumen perdagangan berupa under-invoicing dimasukkan ke dalam definisi korupsi pada bakal perubahan undang-undang.

Sebelumnya, wacana perubahan UU Tipikor ini mencuat setelah Dewan Ekonomi Nasional menyampaikan kajian kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

Kajian tersebut kemudian ditindaklanjuti lewat pertemuan bersama Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Yusril mendorong agar revisi UU Tipikor disesuaikan dengan KUHP serta KUHAP baru dan diselaraskan dengan konvensi internasional United Nations Convention Against Corruption.