Koalisi Sipil Kecam Pelibatan TNI Awasi Wajib Pajak
Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan menolak keras kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang membuka ruang pelibatan TNI dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui pembangunan jejaring informasi hingga tingkat desa/kelurahan.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak yang ditetapkan pada 15 Juli 2026.
Dalam surat edaran tersebut, unsur TNI dan Polri yang dilibatkan adalah Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).
Kritik Koalisi Sipil
Koalisi yang terdiri dari YLBHI, Amnesty International Indonesia, KontraS, Imparsial, ICW, Setara Institute, ICJR, LBH Pers, dan AJI Indonesia ini menyatakan bahwa kebijakan tersebut berbahaya.
"Kebijakan ini berbahaya karena mengaburkan batas kewenangan sipil dan militer, memperluas fungsi pengawasan negara terhadap warga tanpa dasar hukum yang memadai, serta berpotensi menimbulkan intimidasi dalam relasi antara masyarakat dan otoritas pajak," demikian pernyataan bersama koalisi pada Selasa (21/7).
Menurut koalisi, dalam sistem perpajakan self-assessment, negara berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum.
Namun, kewenangan itu harus dilaksanakan oleh otoritas pajak dan aparat penegak hukum sipil yang memiliki mandat jelas.
"Melibatkan Babinsa dalam rantai pengumpulan informasi perpajakan justru menggeser pendekatan kepatuhan sukarela menjadi pendekatan keamanan," ujar koalisi.
Manifestasi Politik Ketakutan
Koalisi menilai pelibatan personel TNI menunjukkan situasi negara yang mengelola rakyat dengan manifestasi politik ketakutan hingga tingkat desa.
"Di tingkat desa, kehadiran Babinsa dalam urusan pajak merupakan bentuk manifestasi politik ketakutan yang dibangun negara kepada rakyat, terutama ditujukan pada kelompok rentan, pelaku usaha kecil, petani, nelayan, pekerja informal," kata mereka.
Update Terbaru
Raymond/Joaquin Alami Tren Negatif, Telan Empat Kekalahan Dini
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Kenali Gejala Dini Kanker Kulit Langka dari Benjolan dan Memar
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Aturan Lengkap Masuk Konser Guns N' Roses di Stadion Madya GBK
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Sudah Direm Tangan, Mobil Innova Ini Berjalan Sendiri Tanpa Sopir
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Ketegangan Meningkat Saat Iran Serang Radar Militer AS di Bahrain dan Fasilitas Kuwait
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Fakta Daging Kucing Masih Dikonsumsi di 4 Negara Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Aksi Jual Asing Tekan Saham BBCA hingga Koreksi 1,79 Persen
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Daftar Pajak Terbaru Pembelian dan Buyback Emas Batangan Antam
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Seiring Koreksi Pasar Global
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Tanggapan Jensen Huang Terkait Kemungkinan Pimpin Kembali Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Peran Strategis QRIS dan DEFA Perkuat Posisi Indonesia di ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Pendapatan Turun, BEI Minta Klarifikasi Kinerja MSKY
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Harga Emas Hari Ini, 18 November 2026: Antam Turun Rp1.000 per Gram, Buyback Ikut Melemah Rp6.000
Rabu / 18-11-2026, 09:01 WIB






