Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai rencana pemberian insentif pajak penghasilan (PPh) 0 persen di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).

Ia menegaskan skema tersebut tetap harus mengikuti ketentuan Global Minimum Tax (GMT) yang berlaku secara internasional.

>>> PT Foodindo Dwivestamas Resmikan Pabrik Baru di KEK Kendal

"Pajaknya itu kan.. Oh, (jumlah) tahunnya masih belum tentu," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/7).

Purbaya mengatakan penyusunan insentif fiskal PFII tidak bisa dilepaskan dari komitmen Indonesia terhadap aturan pajak minimum global yang telah diterapkan berbagai negara.

"Kewajiban internasional. Karena itu berlaku global, kita enggak boleh wait and see.

Jadi kita ikutin praktik-praktik yang diterapkan oleh negara-negara internasional yang lain, termasuk Singapura, Dubai, dan lain-lain," ujarnya.

Pemerintah sebelumnya menyiapkan ketentuan insentif PPh dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) PFII yang akan diumumkan setelah rapat paripurna DPR.

Dalam pembahasannya, muncul usulan pemberian insentif PPh 0 persen dalam jangka waktu tertentu untuk menarik investasi ke kawasan tersebut.

Meski demikian, pemerintah menegaskan fasilitas itu tetap harus mengacu pada ketentuan GMT yang berlaku secara global.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan Herman Saheruddin sebelumnya meminta publik tidak salah memahami skema PPh 0 persen tersebut.

>>> Daftar Tablet 4 Jutaan untuk Free Fire, Auto Booyah!

Menurutnya, fasilitas itu bukan berarti investor sama sekali tidak membayar pajak karena tetap tunduk pada ketentuan GMT.

Herman menjelaskan insentif yang diatur dalam RUU PFII tidak hanya mencakup PPh, tetapi juga pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), hingga fasilitas kepabeanan.