Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mendesak agar Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan oleh anggota dewan.

Aturan tersebut dinilai perlu segera disahkan sambil proses pembenahan terhadap aparat penegak hukum terus berjalan.

Mahfud berpandangan bahwa tidak masuk akal jika pengesahan regulasi ini harus menunggu seluruh persoalan dalam sistem penegakan hukum selesai terlebih dahulu.

Ia menyebutkan bahwa proses legislasi tidak perlu menunggu kondisi menjadi sempurna agar aturan tersebut dapat segera diterapkan.

Sebelumnya, kekhawatiran sempat muncul dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait potensi penyalahgunaan kewenangan baru oleh aparat.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut menginginkan pembenahan polisi dan kejaksaan dilakukan lebih dahulu.

Namun, Mahfud memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapi hal tersebut.

Baginya, pembenahan aparat penegak hukum tidak harus dijadikan prasyarat utama untuk mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset.

Ia menambahkan bahwa aturan untuk membersihkan institusi kepolisian dan kejaksaan sebenarnya sudah tersedia.

Mahfud menyambut baik janji anggota dewan yang menargetkan perampungan aturan tersebut pada Desember.

Hal yang paling utama dipastikan adalah rancangan undang-undang ini tidak bertabrakan dengan aturan hukum yang sudah berlaku.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Ahmad Dasco mengungkapkan adanya perubahan pada draf regulasi tersebut.

Aturan itu disebut akan memfokuskan perhatian pada penindakan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Penyesuaian draf dilakukan setelah menerima berbagai masukan dari pakar hukum serta masyarakat luas.