Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan agar tindak pidana judi online dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Ia menilai aktivitas ilegal tersebut sangat layak dikenai instrumen perampasan aset karena melibatkan perputaran transaksi keuangan dalam jumlah besar.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud melalui sebuah siniar saat membahas perkembangan regulasi hukum yang tengah berjalan di tingkat legislatif.

Selain persoalan judi online, ia juga menyoroti proses penyusunan regulasi yang saat ini sedang dibahas oleh pihak DPR RI dan pemerintah.

Mahfud meminta agar proses pembahasan aturan tersebut dapat dibuka secara luas kepada publik agar masyarakat bisa memantau perkembangan draf secara berkala.

Menurut pandangannya, keterbukaan informasi ini diperlukan guna mencegah munculnya berbagai kecurigaan sekaligus menghindari hambatan selama pembahasan berlangsung.

Ia turut mendorong pelibatan masyarakat secara aktif melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat Umum demi memastikan substansi aturan dapat teruji.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI telah mencatat sebanyak 13 jenis tindak pidana yang masuk ke dalam daftar perkara perampasan aset.

Daftar tersebut mencakup tindak pidana korupsi, narkotika, psikotropika, terorisme, hingga penyelundupan manusia serta senjata.

Beberapa sektor lain seperti kehutanan, lingkungan hidup, perpajakan, perbankan, perasuransian, dan pertambangan turut masuk dalam daftar.

Kategori kejahatan di bidang kelautan, perikanan, serta perdagangan orang juga sudah tercantum di dalam draf regulasi tersebut.

Namun, aktivitas judi online tercatat belum masuk ke dalam 13 jenis tindak pidana yang telah dirumuskan sebelumnya.

Oleh karena itu, Mahfud berharap aktivitas terlarang tersebut dapat dipertimbangkan kembali untuk dimasukkan ke dalam materi pembahasan.

Baginya, transparansi dan partisipasi publik sangat penting agar regulasi ini memiliki legitimasi kuat dalam memberantas kejahatan ekonomi.