Permohonan ganti rugi senilai Rp206 juta yang diajukan Roy Suryo dalam rangkaian perkara dugaan ijazah palsu menanti putusan hakim.

Agenda pembacaan putusan tersebut dijadwalkan berlangsung dalam sidang praperadilan kelima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa.

Roy secara khusus meminta majelis hakim agar tidak semata-mata berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan.

Ia menyadari keberadaan aturan edaran tersebut yang mengatur jalannya praperadilan ketika pokok perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan.

Meski demikian, ia tetap menaruh asa agar substansi permohonan serta rasa keadilan masyarakat dapat menjadi pertimbangan utama.

Praperadilan kelima ini berada dalam situasi yang menurutnya dibayang-bayangi oleh aturan SEMA Nomor 3 Tahun 2026 yang berlaku saat ini.

Aturan itu dinilai membuat proses persidangan praperadilan tetap dapat berjalan namun berujung pada status tidak dapat diterima atau NO.

Ganti rugi sebesar Rp206 juta tersebut diajukan melalui gugatan yang ditujukan kepada Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Kementerian Keuangan.

Angka tuntutan itu terbagi atas kerugian materiil sebesar Rp106 juta serta kerugian immateriil yang mencapai total Rp100 juta.

Tuntutan ganti rugi ini dipicu oleh rangkaian upaya paksa yang diklaim pihak pemohon telah dilakukan terhadap dirinya selama proses hukum.

Sidang putusan praperadilan ini menjadi rangkaian penting sebelum menghadapi sidang pokok perkara pencemaran nama baik di pengadilan.

Jokowi sendiri telah menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan seluruh dokumen pendidikan miliknya apabila dibutuhkan dalam persidangan pokok perkara.

Pihak tergugat menantang siapa saja yang meragukan keaslian dokumen tersebut untuk membawa seluruh bukti langsung ke hadapan majelis hakim.