Pembahasan regulasi terkait RUU Perampasan Aset memunculkan perdebatan mengenai kesiapan institusi penegak hukum di tanah air.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyoroti perbandingan integritas aparat dalam negeri dengan negara-negara maju.

Ia meragukan apakah kapasitas pelaksana di Indonesia sudah setara dengan standar luas yang diterapkan di luar negeri.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda rapat bersama para advokat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurutnya, penegak hukum di negara maju dinilai tidak melakukan penyuapan ataupun mengkriminalisasi pihak kritis.

Politisi tersebut juga mengingatkan kembali draf aturan serupa yang pernah muncul pada masa pemerintahan sebelumnya.

Ia menilai corak pemerintahan saat ini jauh lebih demokratis dibandingkan periode yang lalu secara rasional.

Meski demikian, potensi penyalahgunaan hukum sebagai alat kekuasaan tetap harus diwaspadai secara mendalam.

Pengalaman berada di barisan oposisi membuatnya belajar bagaimana sakitnya ketika hukum dijadikan alat politik.

Ia bersama rekan kerjanya selalu memikirkan dampak jangka panjang agar produk undang-undang tidak menjadi celah penyalahgunaan.

Perancang regulasi diminta untuk menempatkan sudut pandang sebagai rakyat biasa yang berada di posisi lemah.

Sikap hati-hati ini ditekankan agar aturan yang kelak disahkan tidak berbalik menjadi bumerang ketika dinamika kekuasaan berganti.

Ia mengingatkan agar pembentukan regulasi senantiasa memperhitungkan posisi masyarakat biasa maupun kelompok oposisi yang berseberangan agar prinsip keadilan tetap terjaga.