Pencabutan Paspor Bandar Narkoba Disepakati Polri dan PDRM Malaysia
Langkah tegas diambil penegak hukum Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi sindikat kejahatan narkotika internasional yang kerap melarikan diri.
Bareskrim Polri bersama Polis Di Raja Malaysia resmi menyepakati kerja sama khusus untuk mempermudah proses deportasi para pelaku kejahatan narkotika.
Kesepakatan bilateral tersebut diteken dalam pertemuan ke-14 antara Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan JSJN PDRM di Malaysia.
Pertemuan penting antardua negara ini berlangsung secara intensif pada rentang tanggal 2 hingga 4 September 2026.
Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, menyampaikan penjelasan resmi terkait poin-poin krusial pertemuan tersebut.
Kedua belah pihak membahas berbagai isu strategis penanganan narkotika lintas negara sekaligus upaya peningkatan kerja sama bilateral.
Salah satu fokus utama kesepakatan ini adalah mempercepat penindakan terhadap buronan yang melarikan diri ke wilayah Malaysia.
Proses pemulangan paksa nantinya dirancang tanpa harus bergantung pada prosedur ekstradisi yang panjang serta birokratis.
Strategi utamanya melibatkan pembatalan atau pencabutan dokumen paspor pelaku melalui koordinasi bersama pihak Imigrasi.
Melalui langkah tersebut, status hukum Warga Negara Indonesia di luar negeri akan berubah menjadi tinggal secara ilegal.
Dengan status ilegal yang disandang, proses deportasi atau pemulangan paksa menuju Indonesia dapat dilakukan jauh lebih cepat.
Penindakan peredaran gelap narkotika internasional kini diprioritaskan untuk meruntuhkan jaringan tingkat atas atau para bandar besar.
Bareskrim mendorong penguatan kerja sama intelijen guna melacak pergerakan aktor intelektual sindikat yang sering lolos hukum.
Peningkatan pertukaran informasi intelijen menyasar identitas serta pergerakan bandar besar yang selama ini sulit tersentuh.
Keberadaan kerja sama intelijen diharapkan mampu menargetkan aktor intelektual utama dan bukan sekadar kurir lapangan.
Penanganan hukum Warga Negara Malaysia yang terlibat kasus di Indonesia juga disepakati menggunakan mekanisme police to police.
Pengawasan bersama di titik rawan perbatasan seperti Selat Malaka serta kawasan Kalimantan, Sabah, dan Sarawak turut diperketat.
Koordinasi warga negara asing bermasalah ini dinilai jauh lebih cepat dan efektif melalui jalur resmi kepolisian kedua negara.
Update Terbaru
Anime Soara and the House of Monsters Gaet Dua Seiyuu Baru untuk 2027
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Batas Wakhir Penetapan UMP 2027 oleh Kepala Daerah Jatuh Pada Tanggal 21 November
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Solusi kipas angin tidak kencang karena debu dan komponen aus
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Menentukan Posisi Pintu Rumah dan Meja Kerja Pembawa Hoki Shio
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Ramalan Zodiak Paling Beruntung 18 November 2026 Bawa Kedamaian
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB






