Langkah tegas diambil penegak hukum Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi sindikat kejahatan narkotika internasional yang kerap melarikan diri.

Bareskrim Polri bersama Polis Di Raja Malaysia resmi menyepakati kerja sama khusus untuk mempermudah proses deportasi para pelaku kejahatan narkotika.

Kesepakatan bilateral tersebut diteken dalam pertemuan ke-14 antara Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan JSJN PDRM di Malaysia.

Pertemuan penting antardua negara ini berlangsung secara intensif pada rentang tanggal 2 hingga 4 September 2026.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, menyampaikan penjelasan resmi terkait poin-poin krusial pertemuan tersebut.

Kedua belah pihak membahas berbagai isu strategis penanganan narkotika lintas negara sekaligus upaya peningkatan kerja sama bilateral.

Salah satu fokus utama kesepakatan ini adalah mempercepat penindakan terhadap buronan yang melarikan diri ke wilayah Malaysia.

Proses pemulangan paksa nantinya dirancang tanpa harus bergantung pada prosedur ekstradisi yang panjang serta birokratis.

Strategi utamanya melibatkan pembatalan atau pencabutan dokumen paspor pelaku melalui koordinasi bersama pihak Imigrasi.

Melalui langkah tersebut, status hukum Warga Negara Indonesia di luar negeri akan berubah menjadi tinggal secara ilegal.

Dengan status ilegal yang disandang, proses deportasi atau pemulangan paksa menuju Indonesia dapat dilakukan jauh lebih cepat.

Penindakan peredaran gelap narkotika internasional kini diprioritaskan untuk meruntuhkan jaringan tingkat atas atau para bandar besar.

Bareskrim mendorong penguatan kerja sama intelijen guna melacak pergerakan aktor intelektual sindikat yang sering lolos hukum.

Peningkatan pertukaran informasi intelijen menyasar identitas serta pergerakan bandar besar yang selama ini sulit tersentuh.

Keberadaan kerja sama intelijen diharapkan mampu menargetkan aktor intelektual utama dan bukan sekadar kurir lapangan.

Penanganan hukum Warga Negara Malaysia yang terlibat kasus di Indonesia juga disepakati menggunakan mekanisme police to police.

Pengawasan bersama di titik rawan perbatasan seperti Selat Malaka serta kawasan Kalimantan, Sabah, dan Sarawak turut diperketat.

Koordinasi warga negara asing bermasalah ini dinilai jauh lebih cepat dan efektif melalui jalur resmi kepolisian kedua negara.