Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kembali menjadi sorotan publik setelah DPR berjanji menuntaskan pembahasannya pada akhir 2026.

Namun, proses regulasi yang telah berjalan bertahun-tahun itu masih menyisakan banyak pertanyaan besar mengenai penyebab pembahasannya yang kerap tertunda.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai dinamika politik di parlemen menjadi salah satu faktor utama yang sangat memengaruhi pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Mahfud mengungkapkan bahwa anggota DPR tidak selalu bisa mengambil keputusan secara mandiri karena terikat kuat dengan arahan dari pimpinan partai politik masing-masing.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official pada tanggal 31 Agustus 2026.

Dalam kesempatan itu, ia menyinggung istilah Korea-Korea yang pernah dipakai politikus Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul untuk menggambarkan anggota DPR penurut.

Menurut Mahfud, kondisi itu menjelaskan kenapa pembahasan sejumlah regulasi penting termasuk RUU Perampasan Aset sering terhambat kalkulasi politik elite partai.

Rancangan regulasi tersebut sebenarnya sudah diajukan oleh pihak pemerintah sejak tahun 2015 silam ke hadapan parlemen.

Pemerintah kemudian mengirimkan Surat Presiden atau Surpres terkait pembahasan aturan tersebut pada bulan Mei 2023.

Selain faktor politik, penundaan pembahasan juga disertai kekhawatiran mengenai kesiapan dari aparat penegak hukum di lapangan.

Salah satu argumen yang muncul menyebutkan bahwa kewenangan perampasan aset perdata berpotensi disalahgunakan jika institusi belum sepenuhnya bersih.

Mahfud menilai alasan tersebut sama sekali tidak realistis jika terus dijadikan dasar untuk menunda pembentukan undang-undang.

Menurutnya, jika regulasi harus menunggu seluruh aparat benar-benar bersih, maka aturan tersebut tidak akan pernah terwujud.

Aturan ini dirancang sebagai instrumen actio in rem atau perampasan harta yang berkaitan langsung dengan tindak pidana.

Mekanisme itu memungkinkan negara mengambil alih harta dugaan kejahatan tanpa menunggu proses pidana pelaku selesai.

Regulasi tersebut ditujukan secara khusus untuk menangani aset hasil korupsi, pencucian uang, hingga terorisme.

Kini, setelah DPR menjanjikan penyelesaian pada Desember 2026, perhatian publik tertuju pada realisasi komitmen tersebut.

Pembahasan RUU ini akan menjadi ujian besar bagi DPR untuk membuktikan apakah regulasi tersebut dapat disahkan.