Draft RUU Perampasan Aset Atur Mekanisme Tanpa Tunggu Putusan Pidana
Senin / 31-08-2026, 13:14 WIB
Tambahan detail isi draft RUU Perampasan Aset mengenai penelusuran oleh aparat, permohonan ke pengadilan, hingga mekanisme pengelolaan aset rampasan.
Senin / 31-08-2026, 13:14 WIB
Tambahan detail isi draft RUU Perampasan Aset mengenai penelusuran oleh aparat, permohonan ke pengadilan, hingga mekanisme pengelolaan aset rampasan.
Minggu / 30-08-2026, 16:14 WIB
FORSIBER mengkritik batasan 13 jenis kejahatan dalam RUU Perampasan Aset dan mendesak DPR membuka draf terbaru kepada publik.
Minggu / 30-08-2026, 15:35 WIB
Pakar hukum tata negara Feri Amsari mempertanyakan fokus aksi warga Pati dan respons cepat pimpinan DPR terkait RUU Perampasan Aset.
Minggu / 30-08-2026, 06:07 WIB
Kelanjutan pembahasan RUU Perampasan Aset terus bergulir di DPR dengan target pengesahan pada Desember 2026 di tengah sorotan transparansi publik.
Minggu / 30-08-2026, 01:42 WIB
Tambahan analisis mengenai batasan tanggung jawab aktivis Mas Botok dan pentingnya peran pakar hukum mengawal substansi kebijakan negara.
Sabtu / 29-08-2026, 22:35 WIB
PDIP mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset sebelum 15 Desember 2026, namun mengingatkan pentingnya pengawasan agar aturan tidak disalahgunakan.
Sabtu / 29-08-2026, 15:07 WIB
Puan Maharani tak teken surat komitmen RUU Perampasan Aset. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pastikan komitmen partainya tak perlu diragukan.
Sabtu / 29-08-2026, 08:49 WIB
Mahfud MD buka suara terkait surat komitmen RUU Perampasan Aset yang tidak diteken Ketua DPR Puan Maharani dan menyoroti jaminan mundur pimpinan dewan.
Sabtu / 29-08-2026, 03:21 WIB
Mahfud MD meyakini RUU Perampasan Aset disahkan akhir 2026 setelah 11 tahun pembahasan, seraya mengusulkan masa transisi dan pelaporan harta enam bulan.
Jumat / 28-08-2026, 12:21 WIB
DPR berjanji mengesahkan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026 dan disertai surat perjanjian siap mundur dari pimpinan jika gagal.
Jumat / 28-08-2026, 09:36 WIB
RUU Perampasan Aset kembali disorot publik setelah janji pengesahannya paling lambat 15 Desember 2026 dan surat komitmen pimpinan DPR memicu perbincangan netizen.
Jumat / 28-08-2026, 07:56 WIB
Tambahan detail mengenai hambatan legislasi dan komitmen pimpinan DPR dalam pengesahan RUU Perampasan Aset.