Tanggapan datang dari mantan Menkopolhukam Mahfud MD terkait polemik surat komitmen pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Dokumen tersebut sebelumnya lahir dari audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Dalam surat itu, pimpinan dewan berjanji merampungkan undang-undang tersebut paling lambat tanggal 15 Desember 2026 mendatang.

Kendati demikian, tanda tangan Ketua DPR Puan Maharani tidak tampak dalam dokumen tersebut karena tidak hadir langsung dalam audiensi.

Sementara itu, sejumlah Wakil Ketua DPR tampak membubuhkan tanda tangan termasuk Sari Yuliati yang kala itu sedang memimpin sidang paripurna.

Mahfud MD menilai absennya Puan Maharani tidak menjadi masalah besar karena substansi surat tersebut menyangkut sikap politik institusi.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud dalam tayangan YouTube Dahlan Iskan Disway yang dikutip pada akhir pekan lalu.

Ia menegaskan tanda tangan para Wakil Ketua DPR memiliki konsekuensi jaminan pribadi berupa kesiapan mundur.

Kesiapan mundur itu berlaku apabila aturan hukum tersebut gagal disahkan sesuai tenggat waktu yang telah disepakati bersama.

Menurutnya, komitmen tersebut harus benar-benar direalisasikan agar tidak sekadar berhenti sebagai pernyataan tertulis di atas kertas.

Desakan pengesahan aturan ini sendiri telah disuarakan oleh masyarakat sejak unjuk rasa yang berlangsung pada Agustus 2025.

Mahfud berharap tenggat waktu tersebut dipenuhi demi mencegah timbulnya kembali gejolak serta keributan di tengah publik.