Dewan Perwakilan Rakyat memberikan komitmen tegas untuk merampungkan aturan penting di tengah aksi massa.

Lembaga legislatif tersebut berjanji mengesahkan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset paling lambat tanggal 15 Desember 2026.

Audiensi Bersama Aliansi Massa

Kepastian itu muncul ketika pimpinan dewan menemui perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dalam audiensi khusus.

Tiga pimpinan yang hadir menandatangani surat komitmen untuk membuktikan keseriusan agenda tersebut.

Surat perjanjian tersebut memuat pernyataan bahwa para pimpinan siap mundur jika tenggat waktu terlewati.

Sorotan Koalisi Masyarakat Sipil

Di sisi lain, koalisi masyarakat sipil menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap draf aturan yang beredar.

Organisasi masyarakat menyoroti dugaan penghapusan norma kekayaan tidak sah dalam draf versi lembaga legislatif.

Selain itu, aturan mengenai perampasan tanpa pemidanaan serta kelembagaan pengelola aset turut menjadi perdebatan.

Catatan Kritis dan Substansi Pembahasan

Koalisi Masyarakat Sipil meminta agar DPR dan pemerintah membuka draf serta Daftar Inventaris Masalah secara transparan kepada publik.

Mereka mengidentifikasi tiga persoalan krusial dalam draf versi lembaga legislatif tertanggal 10 Juli 2026 yang dinilai berbeda dari usulan pemerintah.

Persoalan pertama berkaitan dengan dugaan penghapusan norma peningkatan kekayaan secara tidak sah atau illicit enrichment yang sebelumnya termuat dalam draf pemerintah.

Ketentuan tersebut dinilai penting untuk menyasar harta kekayaan pejabat publik yang tidak seimbang dengan penghasilan resminya.