Selain itu, koalisi sipil juga menyoroti dugaan penyempitan ruang lingkup perampasan tanpa pemidanaan atau Non-conviction based dalam draf yang disusun dewan.

Dalam draf pemerintah, mekanisme tersebut secara tegas menyasar barang hasil kejahatan yang pelaku atau pemiliknya tidak diketahui secara pasti.

Poin terakhir yang menjadi sorotan adalah aturan kelembagaan pengelola aset yang dinilai menggantung tanpa penanggung jawab tunggal yang jelas.

Pemerintah sebelumnya menetapkan Jaksa Agung sebagai pengelola aset melalui draf tahun 2023 yang dilengkapi sistem informasi transparan.

Berbagai catatan kritis tersebut mencuat di tengah desakan publik agar regulasi pemberantasan korupsi ini segera disahkan tanpa pelemahan substansi.

Publik kini menantikan realisasi janji pengesahan yang telah dituangkan dalam surat bermaterai oleh para pimpinan dewan.