Draft RUU Perampasan Aset Atur Mekanisme Tanpa Tunggu Putusan Pidana
Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana mencakup mekanisme civil forfeiture secara perdata.
Mekanisme tersebut memungkinkan penyitaan aset tanpa harus menunggu penjatuhan pidana atau penghukuman terhadap pelaku.
Objek perampasan dalam draft tersebut memiliki nilai paling sedikit Rp100 juta dengan ancaman pidana penjara empat tahun atau lebih.
Aset yang menjadi sasaran meliputi hasil kejahatan, sarana kejahatan, hingga kekayaan yang tidak seimbang dengan profil penghasilan.
Aturan ini juga berlaku ketika proses hukum menghadapi hambatan seperti tersangka meninggal dunia atau melarikan diri.
Meski demikian, proses perampasan melalui jalur perdata ini tidak serta-merta menghapus proses penuntutan pidana.
Penyidik dari berbagai instansi berwenang melakukan penelusuran aset dan dapat bekerja sama dengan pihak berwenang lain.
Permohonan perampasan diajukan ke Pengadilan Negeri oleh Jaksa Pengacara Negara tanpa memerlukan surat kuasa khusus.
Draft RUU juga menjamin perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beriktikad baik atau merasa dirugikan.
Pengelolaan aset rampasan diatur di bawah Jaksa Agung dan dilaporkan secara berkala setiap enam bulan.
Pengelolaan dan Kewenangan Penelusuran Aset
Dalam proses penelusuran aset, draft RUU memberikan kewenangan kepada penyidik dari Polri, Kejaksaan, KPK, BNN, dan PPNS untuk melakukan penelusuran serta dapat bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
PPATK juga disebut memiliki kewenangan melakukan penghentian sementara transaksi dalam rangka mendukung proses penelusuran dan pengamanan aset.
Permohonan perampasan aset selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri oleh Jaksa Pengacara Negara tanpa memerlukan surat kuasa khusus.
Putusan pengadilan terkait permohonan perampasan aset dapat diajukan melalui upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.
Dari sisi pengelolaan, draft RUU mengatur aset yang telah dirampas untuk dikelola oleh Jaksa Agung secara transparan melalui sistem informasi elektronik yang terintegrasi.
Laporan mengenai pengelolaan aset tersebut disampaikan secara berkala kepada Presiden setiap enam bulan.
Update Terbaru
Pernikahan Tidak Terduga dengan Bosku, Konflik Cinta di Kantor
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Ratusan Warga Ikuti Nobar Perdana Harimau Putih Terikat Cinta
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Jadwal Bioskop Trans TV 19 - 22 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Veteran Doom Bela Gabe Newell: Steam Lindungi Gamer dari Disney, EA, Microsoft
Rabu / 18-11-2026, 04:15 WIB
Momen Rekonsiliasi Noelle dan Nozel dalam Black Clover Episode 177
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
Sinopsis Black and Blue di Bioskop Trans TV Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
6 Gestur Tersembunyi Google Maps di Android untuk Zoom, Miringkan Peta, dan Pin Lokasi
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Jual Pabrik ke Roshel, Stellantis Dituntut Kembalikan Dana Publik oleh Kanada
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Peluang Tingkatkan Kompetensi Pajak Melalui Program ProSmartClass B.24
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Neraca Pangan Nasional 2026 Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB






