Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana mencakup mekanisme civil forfeiture secara perdata.

Mekanisme tersebut memungkinkan penyitaan aset tanpa harus menunggu penjatuhan pidana atau penghukuman terhadap pelaku.

Objek perampasan dalam draft tersebut memiliki nilai paling sedikit Rp100 juta dengan ancaman pidana penjara empat tahun atau lebih.

Aset yang menjadi sasaran meliputi hasil kejahatan, sarana kejahatan, hingga kekayaan yang tidak seimbang dengan profil penghasilan.

Aturan ini juga berlaku ketika proses hukum menghadapi hambatan seperti tersangka meninggal dunia atau melarikan diri.

Meski demikian, proses perampasan melalui jalur perdata ini tidak serta-merta menghapus proses penuntutan pidana.

Penyidik dari berbagai instansi berwenang melakukan penelusuran aset dan dapat bekerja sama dengan pihak berwenang lain.

Permohonan perampasan diajukan ke Pengadilan Negeri oleh Jaksa Pengacara Negara tanpa memerlukan surat kuasa khusus.

Draft RUU juga menjamin perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beriktikad baik atau merasa dirugikan.

Pengelolaan aset rampasan diatur di bawah Jaksa Agung dan dilaporkan secara berkala setiap enam bulan.

Pengelolaan dan Kewenangan Penelusuran Aset

Dalam proses penelusuran aset, draft RUU memberikan kewenangan kepada penyidik dari Polri, Kejaksaan, KPK, BNN, dan PPNS untuk melakukan penelusuran serta dapat bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

PPATK juga disebut memiliki kewenangan melakukan penghentian sementara transaksi dalam rangka mendukung proses penelusuran dan pengamanan aset.

Permohonan perampasan aset selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri oleh Jaksa Pengacara Negara tanpa memerlukan surat kuasa khusus.

Putusan pengadilan terkait permohonan perampasan aset dapat diajukan melalui upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Dari sisi pengelolaan, draft RUU mengatur aset yang telah dirampas untuk dikelola oleh Jaksa Agung secara transparan melalui sistem informasi elektronik yang terintegrasi.

Laporan mengenai pengelolaan aset tersebut disampaikan secara berkala kepada Presiden setiap enam bulan.