Ahok Khawatir UU Perampasan Aset Sasar Rakyat, Ini Respons DPR
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sempat menyampaikan kekhawatiran terkait penerapan Undang-Undang Perampasan Aset.
Ia menilai regulasi tersebut berisiko digunakan untuk menambah penerimaan negara dengan merampas harta masyarakat kecil yang memiliki persoalan perpajakan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memberikan penjelasan resmi.
Ia menegaskan bahwa penegakan hukum dalam bentuk perampasan aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.
Aturan ini juga diingatkan agar tidak menjadi alat untuk memeras masyarakat maupun mengkriminalisasi pihak tertentu.
Komisi III DPR mencatat ada 13 jenis tindak pidana yang diusulkan masuk dalam mekanisme perampasan aset.
Jenis pelanggaran itu mencakup korupsi, narkotika, terorisme, hingga tindak pidana di bidang kehutanan dan perpajakan.
Perluasan cakupan ini memunculkan kekhawatiran bahwa warga biasa yang bukan pejabat negara bisa terkena dampaknya.
Karena itu, pengawasan yang ketat sangat dibutuhkan agar kewenangan aparat tidak disalahgunakan di lapangan.
Habiburokhman menyebutkan bahwa mekanisme serupa telah diterapkan di beberapa negara lain seperti Inggris dan Amerika Serikat.
Pihaknya kini tengah merumuskan formula pengawasan yang tepat untuk memastikan aturan ini berjalan sesuai prinsip hukum.
Sanksi tegas juga didorong bagi aparat penegak hukum yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang.
Pengawasan dan Integritas Aparat
Komisi III DPR menilai bahwa pelaksanaan aturan ini mutlak mensyaratkan keterlibatan aparat penegak hukum yang bersih dan berintegritas tinggi.
Prinsip persamaan di muka hukum harus tetap dijunjung tinggi tanpa memandang latar belakang jabatan seseorang.
Perlu ada lembaga dengan kewenangan kuat untuk menindak tegas oknum aparat yang menyalahgunakan kewenangan, baik melalui jalur hukum, sanksi etika, maupun sanksi pidana.
Update Terbaru
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Peluang Tingkatkan Kompetensi Pajak Melalui Program ProSmartClass B.24
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Neraca Pangan Nasional 2026 Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Smartwatch Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global Layar 3000 Nits
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Timnas U-17 Kunci Tiket Piala Asia 2027 Usai Gilas Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kesiapan Porprov Jabar 2026 di Bekasi Tuai Pujian dari Marciano
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kasus Pemerasan Imigrasi, Saksi Akui Rutin Berikan Uang Pelicin
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Alasan Pemecatan Xabi Alonso Menurut Pengakuan Gelar Lucas Vazquez
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Mengenal Perbedaan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK dalam Aturan Upah Minimum
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Rekomendasi Krim Tangan Pencerah untuk Atasi Noda Gelap di Kulit
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Studi Ungkap Pengelolaan Hutan Adat Didominasi Elite Laki-laki
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB






