Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sempat menyampaikan kekhawatiran terkait penerapan Undang-Undang Perampasan Aset.

Ia menilai regulasi tersebut berisiko digunakan untuk menambah penerimaan negara dengan merampas harta masyarakat kecil yang memiliki persoalan perpajakan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memberikan penjelasan resmi.

Ia menegaskan bahwa penegakan hukum dalam bentuk perampasan aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.

Aturan ini juga diingatkan agar tidak menjadi alat untuk memeras masyarakat maupun mengkriminalisasi pihak tertentu.

Komisi III DPR mencatat ada 13 jenis tindak pidana yang diusulkan masuk dalam mekanisme perampasan aset.

Jenis pelanggaran itu mencakup korupsi, narkotika, terorisme, hingga tindak pidana di bidang kehutanan dan perpajakan.

Perluasan cakupan ini memunculkan kekhawatiran bahwa warga biasa yang bukan pejabat negara bisa terkena dampaknya.

Karena itu, pengawasan yang ketat sangat dibutuhkan agar kewenangan aparat tidak disalahgunakan di lapangan.

Habiburokhman menyebutkan bahwa mekanisme serupa telah diterapkan di beberapa negara lain seperti Inggris dan Amerika Serikat.

Pihaknya kini tengah merumuskan formula pengawasan yang tepat untuk memastikan aturan ini berjalan sesuai prinsip hukum.

Sanksi tegas juga didorong bagi aparat penegak hukum yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang.

Pengawasan dan Integritas Aparat

Komisi III DPR menilai bahwa pelaksanaan aturan ini mutlak mensyaratkan keterlibatan aparat penegak hukum yang bersih dan berintegritas tinggi.

Prinsip persamaan di muka hukum harus tetap dijunjung tinggi tanpa memandang latar belakang jabatan seseorang.

Perlu ada lembaga dengan kewenangan kuat untuk menindak tegas oknum aparat yang menyalahgunakan kewenangan, baik melalui jalur hukum, sanksi etika, maupun sanksi pidana.