Polda Jawa Timur menyatakan akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait rencana pemeriksaan delapan kepala kantor pertanahan (Kakantah) di wilayah Jawa Timur.

Koordinasi ini menyusul rencana KPK yang akan menggunakan fasilitas Polda Jatim sebagai lokasi pemeriksaan.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan pihaknya memahami dan menghormati agenda pemanggilan para pejabat pertanahan tersebut.

Menurutnya, pemanggilan itu merupakan bagian dari proses penyidikan yang tengah dijalankan lembaga antirasuah.

"Terkait informasi pemanggilan sejumlah kepala kantor pertanahan oleh KPK, sebagaimana telah disampaikan melalui pemberitaan, kami memahami bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan yang ditangani oleh KPK," kata Jules, Senin (16/11).

Terkait rencana peminjaman ruang di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim sebagai lokasi pemeriksaan, Jules menyebut jajarannya akan melakukan komunikasi lebih lanjut.

"Mengenai informasi rencana penggunaan fasilitas di Polda Jawa Timur sebagai lokasi pemeriksaan, tentunya kami akan melakukan koordinasi dan konfirmasi terlebih dahulu dengan pihak terkait," lanjutnya.

Jules menegaskan informasi detail mengenai jadwal pelaksanaan, daftar saksi yang dipanggil, hingga perkembangan kasus sepenuhnya berada di bawah kewenangan KPK.

"Namun, untuk kepastian pelaksanaan pemeriksaan, pihak-pihak yang dipanggil, maupun perkembangan penanganan perkaranya, kami menyarankan agar dapat dikonfirmasi langsung kepada Humas atau Juru Bicara KPK selaku pihak yang berwenang," pungkasnya.

Delapan Kepala Kantor Pertanahan di Jadwal Pemeriksaan

Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap sembilan kepala kantor pertanahan di Jawa Timur.

Sebanyak delapan saksi di antaranya dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Jatim, sementara satu saksi lainnya diperiksa di Gedung KPK.