Komisi II DPR menetapkan Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PDIP Aria Bima sebagai Ketua Panitia Kerja RUU Administrasi Kependudukan.

Penunjukan itu hasil rapat internal Komisi II DPR, Senin (16/11), bersamaan dengan dimulainya pembahasan RUU bersama perwakilan pemerintah.

Pemerintah diwakili Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretaris Negara, dan Kementerian Hukum.

Ketua Komisi II DPR Rifqinizami Karsayuda menyampaikan penetapan tersebut dalam rapat.

"Kami telah menetapkan saudara Aria Bima, Wakil Ketua Komisi II Fraksi PDIP, sebagai Ketua Panja RUU Adminduk Komisi II DPR," kata Rifqi.

Dalam rapat yang sama, Komisi II DPR menerima penyerahan daftar inventarisasi masalah RUU dari pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara.

Single ID Number Jadi Pintu Masuk

Rifqi menjelaskan RUU Adminduk akan mengatur single ID number sebagai nomor tunggal data identitas kependudukan, termasuk untuk pembayaran.

Nomor Induk Kependudukan nantinya menjadi satu-satunya nomor bagi layanan publik.

Aturan itu disebut telah berlaku setelah DPR mengesahkan UU Satu Data Indonesia.

"Tetapi kita harus menyepakati pintu masuknya itu hanya boleh ada satu, yaitu single id number," ujar Rifqi.

Rifqi juga bercerita tentang kunjungannya ke China, di mana pembayaran dilakukan hanya melalui pengenalan wajah.

Menurutnya, seseorang cukup menunjukkan wajah di kasir karena sudah terkoneksi dengan rekening.

Ia menyebut kondisi itu sebagai arah yang ingin dituju dari RUU Adminduk.