Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana kembali menjadi sorotan publik di tengah desakan percepatan pengesahan hukum.

DPR menetapkan target penyelesaian regulasi ini paling lambat pada 15 Desember 2026 mendatang.

Mekanisme Tanpa Pemidanaan

Konsep inti regulasi ini menggunakan metode non-conviction based asset forfeiture atau perampasan aset tanpa pemidanaan.

Negara dapat memproses aset yang diduga berasal dari kejahatan meskipun pemiliknya buron, meninggal dunia, atau belum diadili.

Pendekatan hukum ini berfokus langsung pada benda atau aset alih-alih mengejar status hukum subjek pelakunya.

Sejumlah fondasi substansi ini sebenarnya sudah tersebar dalam berbagai instrumen hukum nasional dan konvensi internasional.

Perjalanan Panjang Regulasi

Gagasan hukum tersebut telah melalui proses pembahasan yang sangat panjang sejak awal tahun 2000-an.

Berbagai draf dan naskah akademis silih berganti diusulkan lintas kepemimpinan pemerintahan hingga masuk dalam daftar prioritas terbaru.

Kendati demikian, kalangan masyarakat sipil menyoroti proses pembahasan yang dinilai tertutup dan minim partisipasi.

Naskah yang tengah dibahas di parlemen belum sepenuhnya terbuka secara transparan kepada publik.

Fondasi Hukum dan Tantangan

Pemerintah dan DPR mengacu pada sejumlah instrumen terdahulu seperti UU Pemberantasan Tipikor, UU Pencucian Uang, hingga ratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi.

Aturan tersebut diharapkan mampu merangkum mekanisme kekayaan tak wajar pejabat publik dalam satu payung hukum yang tegas.