Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres baru saja mengeluarkan seruan tegas kepada seluruh negara pemilik senjata nuklir di dunia.

Ia mendesak agar setiap kegiatan uji coba yang sedang berjalan dapat segera ditangguhkan demi menjaga stabilitas keamanan internasional.

Selain itu, Guterres juga menekankan pentingnya segera meresmikan larangan global terhadap berbagai bentuk ledakan senjata pemusnah massal tersebut.

Menurut pandangannya, uji coba semacam itu hanya akan merusak kepercayaan antarnegara serta memicu perlombaan senjata yang berbahaya.

Tindakan tersebut dinilai mengkhianati setiap komunitas yang hingga kini masih menanggung dampak buruk dari radiasi masa lalu.

Guterres mengimbau agar negara-negara segera memberlakukan Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty secara menyeluruh tanpa penundaan.

Perjanjian multilateral tersebut memiliki tujuan utama untuk melarang segala bentuk ledakan uji coba nuklir di seluruh penjuru bumi.

Desakan ini muncul ke permukaan menyusul pengumuman resmi dari Rusia mengenai uji coba peluncuran rudal balistik antarbenua.

Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa rudal bermesin bahan bakar padat itu diluncurkan langsung dari Kosmodrom Plesetsk.

Pangkalan antariksa militer tersebut terletak di wilayah Arkhangelsk bagian barat laut dan berhasil mencapai target di Kamchatka.

Moskow menyatakan bahwa peluncuran rudal berkemampuan nuklir itu bertujuan untuk memastikan karakteristik taktis serta teknis.

Meskipun perjanjian CTBT telah diadopsi sejak tahun 1996, aturan hukum ini belum berlaku penuh secara global hingga saat ini.

Pemberlakuan penuh tersebut masih sangat bergantung pada proses ratifikasi dari seluruh negara yang masuk dalam Lampiran 2.

Sembilan negara kunci tercatat belum memenuhi persyaratan ratifikasi perjanjian penting tersebut hingga saat ini.

Negara-negara itu meliputi Amerika Serikat, Rusia, China, Iran, Israel, Mesir, India, Pakistan, serta Korea Utara.

Catatan resmi menunjukkan bahwa sebanyak 188 negara telah menandatangani dan 179 negara telah meratifikasi perjanjian ini sampai 2026.