Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan sikap resminya dalam mendukung pengesahan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa target pengesahan aturan tersebut diharapkan selesai sebelum 15 Desember 2026.

Dukungan itu berakar dari sejarah kelahiran partai yang mengusung semangat pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Meski demikian, Hasto mengingatkan agar aturan hukum yang sangat kuat tersebut tidak dimanfaatkan sebagai instrumen kekuasaan.

Pengawasan ketat terhadap aparat penegak hukum menjadi syarat mutlak agar regulasi ini tidak mengalami penyimpangan implementasi.

Kasus hukum yang melibatkan aparat penegak hukum di masa lalu dijadikan contoh nyata perlunya mekanisme kontrol berlapis.

Komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa dianggap krusial untuk mengawal pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

Fraksi partai di Dewan Perwakilan Rakyat telah menyiapkan rumusan kontrol guna mencegah celah penyalahgunaan wewenang.

Sebelumnya, pimpinan DPR telah berjanji menuntaskan pembahasan regulasi tersebut selambat-lambatnya pertengahan Desember 2026.

Pengawasan dan Komitmen Bersama

Hasto menekankan perlunya keterlibatan seluruh unsur penyelenggara negara, partai politik, tokoh agama, hingga masyarakat sipil guna mengawal penegakan hukum dari hulu hingga hilir.

Fraksi partainya di parlemen kini tengah mempersiapkan konsep serta mekanisme kontrol ketat agar aturan tersebut benar-benar efektif dan tidak melenceng dari tujuan pemberantasan korupsi.