Pakar hukum tata negara Feri Amsari menyampaikan sejumlah kejanggalan terkait aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di depan Gedung DPR.

Ia menghormati aspirasi warga Pati yang menuntut pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset pada 27 Agustus 2026.

Namun, ia mempertanyakan alasan isu tersebut mendadak menjadi fokus gerakan masyarakat Pati dan dibawa ke tingkat nasional.

Feri juga menyoroti keunikan proses penyampaian aspirasi tersebut di tengah berbagai persoalan publik yang jauh lebih besar.

Menurutnya, ada banyak demonstrasi terkait undang-undang bermasalah sebelumnya yang hampir selalu berujung pada kegagalan.

Ia mempertanyakan alasan pimpinan DPR begitu cepat menampung aspirasi serta menemui langsung massa aksi dari Pati.

Padahal, menurut Feri, banyak aksi demonstrasi melibatkan elemen nasional lain yang tidak pernah berhasil menjumpai unsur pimpinan.

Aksi massa AMPB sebelumnya menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset serta penerapan hukuman mati bagi koruptor.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan massa diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Audiensi itu membuahkan komitmen tertulis bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset akan diselesaikan paling lambat 15 Desember 2026.

Pimpinan DPR bahkan menyatakan siap mengundurkan diri apabila komitmen penyelesaian rancangan undang-undang itu tidak terpenuhi.

Setelah pembacaan komitmen tersebut, massa dari Pati akhirnya membubarkan diri secara tertib.