RUU Perampasan Aset Tak Disahkan 15 Desember, DPR Hadapi Krisis Legitimasi
Janji DPR RI untuk merampungkan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026 menjadi taruhan besar bagi kepercayaan publik.
Pakar Hukum Tata Negara UNS, Agus Riwanto, memperingatkan bahwa kegagalan memenuhi komitmen tersebut akan memicu krisis legitimasi yang serius.
Komitmen tertulis itu sebelumnya telah diserahkan kepada massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu usai menemui pimpinan parlemen.
Publik dinilai akan membaca kegagalan tersebut sebagai bentuk inkonsistensi serta pengkhianatan nyata terhadap janji politik.
Potensi Apatisme Elektoral
Erosi kepercayaan institusional berpotensi memunculkan apatisme elektoral di tengah masyarakat.
Narasi bahwa parlemen tunduk pada kepentingan oligarki juga dikhawatirkan semakin menguat.
Tuntutan pengesahan regulasi ini merefleksikan kejenuhan publik terhadap agenda pemberantasan korupsi yang stagnan.
Masyarakat kini menuntut pemulihan aset negara sebagai bagian penting dari keadilan struktural.
Sikap Partai Politik
Di sisi lain, pembahasan rancangan aturan ini kerap terhambat oleh persinggungan dengan kepentingan politik partai.
Partai Gerindra melalui Bahtra Banong menyatakan dukungan agar regulasi tersebut dibahas secara terbuka dan bertanggung jawab.
Komitmen pimpinan DPR untuk mundur jika target terlewati harus dipandang sebagai keseruan mengawal agenda reformasi hukum.
Faktor Hambatan Pembahasan
Menurut Agus Riwanto, pembahasan regulasi ini kerap berjalan lambat karena adanya potensi konflik kepentingan di kalangan elite yang memiliki afiliasi bisnis rawan tersasar.
Selain itu, tidak adanya konsekuensi politik secara langsung bagi DPR saat penundaan terjadi membuat proses legislasi kerap terjebak dalam tarik-ulur definisi aset hasil kejahatan dan beban pembuktian terbalik.
Pimpinan DPR sendiri menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatan apabila aturan tersebut gagal disahkan dalam rapat paripurna hingga tenggat waktu yang telah ditentukan.
Komitmen tersebut disampaikan menyusul aksi massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di depan Gedung DPR RI yang mendesak pengesahan segera serta penerapan hukuman mati bagi koruptor.
Update Terbaru
Nonton Drakor What a Boss Wants Episode 3-4 Sub Indo di TVN bukan LK21: Lee Eun Chae di Medan Perang Kantor
Rabu / 18-11-2026, 05:33 WIB
Ramalan Zodiak 18 November: Cancer Jaga Sikap, Leo Jemput Peluang Emas
Rabu / 18-11-2026, 05:21 WIB
Sinopsis Line of Duty di Bioskop Trans TV Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 05:18 WIB
Euro Truck Simulator 2 Pecahkan Rekor Pemain Berkat DLC Baru
Rabu / 18-11-2026, 05:14 WIB
Noa Nakada Pemain Ultraman Teo Tutup Usia pada Umur 23 Tahun
Rabu / 18-11-2026, 05:08 WIB
Seri Manga Reading Our Way to a Happy New World Berakhir pada Jilid Ketiga
Rabu / 18-11-2026, 05:08 WIB
Panduan Menghapus Informasi Pribadi dari Fitur Memori Gemini
Rabu / 18-11-2026, 05:07 WIB
Nonton Drakor Merry Berry Love Episode 7 Sub Indo di KST bukan LK21:
Rabu / 18-11-2026, 05:05 WIB
BMW i3 Tempuh 3.700 Mil Lintas Eropa, Waktu Charging di Bawah 3 Jam
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Peluang Megawati Cs Menang, Cek Jadwal Hillstate vs SOOP Hari Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Menerapkan Disney Hug Rule untuk Kedekatan Emosional Anak
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB






