Janji DPR RI untuk merampungkan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026 menjadi taruhan besar bagi kepercayaan publik.

Pakar Hukum Tata Negara UNS, Agus Riwanto, memperingatkan bahwa kegagalan memenuhi komitmen tersebut akan memicu krisis legitimasi yang serius.

Komitmen tertulis itu sebelumnya telah diserahkan kepada massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu usai menemui pimpinan parlemen.

Publik dinilai akan membaca kegagalan tersebut sebagai bentuk inkonsistensi serta pengkhianatan nyata terhadap janji politik.

Potensi Apatisme Elektoral

Erosi kepercayaan institusional berpotensi memunculkan apatisme elektoral di tengah masyarakat.

Narasi bahwa parlemen tunduk pada kepentingan oligarki juga dikhawatirkan semakin menguat.

Tuntutan pengesahan regulasi ini merefleksikan kejenuhan publik terhadap agenda pemberantasan korupsi yang stagnan.

Masyarakat kini menuntut pemulihan aset negara sebagai bagian penting dari keadilan struktural.

Sikap Partai Politik

Di sisi lain, pembahasan rancangan aturan ini kerap terhambat oleh persinggungan dengan kepentingan politik partai.

Partai Gerindra melalui Bahtra Banong menyatakan dukungan agar regulasi tersebut dibahas secara terbuka dan bertanggung jawab.

Komitmen pimpinan DPR untuk mundur jika target terlewati harus dipandang sebagai keseruan mengawal agenda reformasi hukum.

Faktor Hambatan Pembahasan

Menurut Agus Riwanto, pembahasan regulasi ini kerap berjalan lambat karena adanya potensi konflik kepentingan di kalangan elite yang memiliki afiliasi bisnis rawan tersasar.

Selain itu, tidak adanya konsekuensi politik secara langsung bagi DPR saat penundaan terjadi membuat proses legislasi kerap terjebak dalam tarik-ulur definisi aset hasil kejahatan dan beban pembuktian terbalik.

Pimpinan DPR sendiri menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatan apabila aturan tersebut gagal disahkan dalam rapat paripurna hingga tenggat waktu yang telah ditentukan.

Komitmen tersebut disampaikan menyusul aksi massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di depan Gedung DPR RI yang mendesak pengesahan segera serta penerapan hukuman mati bagi koruptor.