Komitmen pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana akhirnya dituangkan secara tertulis.

Dokumen tersebut memuat tenggat waktu pengesahan hingga 15 Desember 2026 serta pernyataan kesiapan mengundurkan diri jika aturan itu gagal disahkan.

Kemunculan surat tersebut bermula dari kedatangan massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ke Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Massa menuntut adanya jaminan tertulis dari pimpinan dewan terkait keseriusan merampungkan regulasi pemberantasan korupsi dan pemulihan hasil kejahatan.

Berdasarkan gambar dokumen yang beredar luas di media sosial, surat itu ditandatangani oleh Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Cucun Ahmad Syamsurizal, dan Saan Mustopa.

Namun, tanda tangan Ketua DPR Puan Maharani sama sekali tidak terlihat dalam surat komitmen tersebut.

Ketidakhadiran Puan dalam audiensi bersama massa membuat dokumen resmi itu tidak memuat pengesahan darinya.

Sari Yuliati tetap membubuhkan tanda tangan meski tidak mengikuti pertemuan secara langsung karena sedang memimpin Sidang Paripurna.

Secara resmi, dokumen itu berjudul Surat Komitmen Penyelesaian Pembentukan RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Menjadi UU.

Berikut adalah isi lengkap dari surat komitmen yang diterbitkan oleh pimpinan dewan tersebut.

Kami, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, dengan ini berkomitmen.

DPR RI memandang pembentukan rancangan undang-undang ini sebagai agenda legislasi penting dalam memperkuat sistem pemulihan hasil kejahatan.

Pimpinan dewan berkomitmen mendorong seluruh pihak terkait, termasuk Komisi III DPR RI dan Pemerintah, agar melaksanakan pembahasan secara cermat.

Pembentukan RUU Perampasan Aset harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2026.

Pimpinan dewan menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatan apabila regulasi tersebut tidak disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI.

Surat komitmen ini dibuat sebagai bentuk tanggung jawab pimpinan yang mewakili institusi dewan.