RUU Perampasan Aset Ditenggat 2026, Tanpa Tanda Tangan Puan
Komitmen pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana akhirnya dituangkan secara tertulis.
Dokumen tersebut memuat tenggat waktu pengesahan hingga 15 Desember 2026 serta pernyataan kesiapan mengundurkan diri jika aturan itu gagal disahkan.
Kemunculan surat tersebut bermula dari kedatangan massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ke Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Massa menuntut adanya jaminan tertulis dari pimpinan dewan terkait keseriusan merampungkan regulasi pemberantasan korupsi dan pemulihan hasil kejahatan.
Berdasarkan gambar dokumen yang beredar luas di media sosial, surat itu ditandatangani oleh Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Cucun Ahmad Syamsurizal, dan Saan Mustopa.
Namun, tanda tangan Ketua DPR Puan Maharani sama sekali tidak terlihat dalam surat komitmen tersebut.
Ketidakhadiran Puan dalam audiensi bersama massa membuat dokumen resmi itu tidak memuat pengesahan darinya.
Sari Yuliati tetap membubuhkan tanda tangan meski tidak mengikuti pertemuan secara langsung karena sedang memimpin Sidang Paripurna.
Secara resmi, dokumen itu berjudul Surat Komitmen Penyelesaian Pembentukan RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Menjadi UU.
Berikut adalah isi lengkap dari surat komitmen yang diterbitkan oleh pimpinan dewan tersebut.
Kami, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, dengan ini berkomitmen.
DPR RI memandang pembentukan rancangan undang-undang ini sebagai agenda legislasi penting dalam memperkuat sistem pemulihan hasil kejahatan.
Pimpinan dewan berkomitmen mendorong seluruh pihak terkait, termasuk Komisi III DPR RI dan Pemerintah, agar melaksanakan pembahasan secara cermat.
Pembentukan RUU Perampasan Aset harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2026.
Pimpinan dewan menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatan apabila regulasi tersebut tidak disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI.
Surat komitmen ini dibuat sebagai bentuk tanggung jawab pimpinan yang mewakili institusi dewan.
Update Terbaru
Ketahui Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam Agar Tidak Keliru
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global dengan Layar 3000 Nit dan Baterai 14 Hari
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
What a Boss Wants Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Retaknya Armor Sempurna Kwon Do Hyuk
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Saudara kembar nikahi sepupu bersamaan di Vietnam curi perhatian
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ubah Ponsel Jadi Mesin Produktivitas Tanpa Sentuh dengan Perintah Gemini
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Galaxy Tab S11 Ultra Diskon Rp 400 Dolar Amerika
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB






