Sebanyak 28 unggahan media sosial yang menuding ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo palsu dibeberkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pengungkapan tersebut disampaikan dalam sidang dakwaan kedua terhadap terdakwa Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.

Sidang lanjutan ini digelar di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Agenda sidang tersebut berlangsung pada hari Kamis.

Saksi Syarif Muhammad Fitriansyah yang menjabat sebagai ajudan sekaligus perwira menengah Polri menunjukkan unggahan itu kepada Jokowi.

Syarif memperlihatkan puluhan unggahan tersebut di kediaman Jokowi yang berlokasi di Kompleks Lemigas.

Lokasi kediaman tersebut berada di kawasan Grogol Utara, Jakarta Selatan.

Penunjukkan unggahan tersebut dilakukan dalam rentang waktu antara tanggal 22 April hingga 21 Mei 2025.

Menurut jaksa, rangkaian unggahan tersebut secara terang-terangan menyerang kehormatan serta nama baik Jokowi.

Tudingan utama dalam unggahan itu menyatakan bahwa ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM milik Jokowi adalah palsu.

Salah satu barang bukti yang diungkap berasal dari akun X milik Dokter Tifa.

Akun tersebut menampilkan potongan gambar hitam putih ijazah yang disertai dengan tautan berita.

Unggahan dari akun tersebut dipublikasikan pada tanggal 18 Maret 2025.

Akibat perbuatan tersebut, jaksa menyebut Jokowi mengalami kerugian immateriil berupa tercemarnya nama baik.

Jokowi merasa dihina dan direndahkan karena tudingan ijazah palsu tersebut.

Isu tersebut bahkan dikaitkan dengan proses pencalonan dirinya dalam berbagai kontestasi politik masa lalu.

Pihak-pihak tertentu menuduh penggunaan ijazah palsu saat Jokowi mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo.

Tudingan serupa juga diarahkan pada pencalonan sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden Republik Indonesia.

Dalam perkara hukum ini, Dokter Tifa dijerat dengan dakwaan berlapis oleh jaksa.

Dakwaan primair menggunakan ketentuan Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara itu, dakwaan subsidair merujuk pada Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU yang sama.

Terdakwa juga dijerat dengan Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE Nomor 11 Tahun 2008.

Pemberlakuan pasal ITE tersebut turut disandingkan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.