Sikap politik PDI Perjuangan kembali menuai perhatian publik setelah Ketua DPR RI Puan Maharani tidak membubuhkan tanda tangan dalam surat komitmen pengesahan aturan terkait.

Menanggapi munculnya berbagai keraguan tersebut, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto langsung memberikan penjelasan resmi kepada publik.

Hasto menegaskan bahwa ketiadaan tanda tangan Puan tidak bisa dijadikan ukuran untuk mempertanyakan komitmen partainya terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Menurutnya, partai berlambang banteng itu justru memiliki sikap yang sangat proaktif dalam mendorong penyelesaian aturan krusial tersebut di parlemen.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Hasto ketika memberikan keterangan pers di Megawati Institute yang terletak di kawasan Jakarta pada hari Jumat.

Ia menjelaskan bahwa agenda pemberantasan korupsi bukanlah sekadar isu yang muncul belakangan saja dalam dinamika politik nasional.

Isu tersebut sudah menjadi bagian dari garis besar sikap politik partai yang telah diputuskan secara resmi dalam kongres.

Perjuangan itu bahkan dikaitkan langsung dengan sejarah berdirinya partai sebagai kekuatan politik yang melawan praktik kolusi dan nepotisme.

Eksistensi PDI Perjuangan disebut lahir dari perlawanan terhadap berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi selama masa pemerintahan Soeharto.

Selain itu, ia juga mengingatkan publik bahwa lembaga antirasuah KPK lahir pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Meski demikian, Hasto menilai bahwa keberadaan undang-undang semata tidak akan pernah cukup untuk memastikan pemberantasan korupsi berjalan efektif.

Keberhasilan penegakan hukum juga sangat bergantung pada komitmen para penyelenggara negara serta kepemimpinan nasional yang tegas.

Sebelumnya, polemik mengenai surat komitmen tersebut mencuat setelah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pimpinan siap mundur.

Surat komitmen itu sebelumnya telah ditandatangani oleh sejumlah pimpinan DPR lain dalam sebuah agenda audiensi bersama massa aksi.