Ketentuan yang mengatur batas pengajuan mutasi bagi Aparatur Sipil Negara hingga sepuluh tahun kembali menuai perdebatan.

Kebijakan tersebut dinilai mengabaikan persoalan kemanusiaan serta kondisi sosial yang dihadapi para abdi negara.

Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini menyatakan bahwa aturan pembatasan waktu tersebut perlu segera dikaji ulang.

Menurutnya, masa tunggu selama satu dekade terlalu panjang dan berpotensi menjadi beban berat bagi pegawai.

Ia mengakui bahwa pembatasan waktu perpindahan tetap dibutuhkan guna menjaga pemerataan tenaga di daerah terpencil.

Namun, durasi sepuluh tahun dinilai tidak rasional dan dapat memberatkan para pegawai negeri di lapangan.

Jazuli mendesak Lembaga Administrasi Negara bersama KemenPAN-RB untuk mengevaluasi regulasi tersebut.

Banyak pegawai yang harus menjalani tugas jauh dari keluarga sementara mereka memiliki tanggung jawab keluarga.

Politisi PKS tersebut mengusulkan agar masa penugasan di daerah pedalaman dipangkas menjadi lima tahun.

Waktu lima tahun dinilai sudah sangat memadai bagi seorang pegawai sebelum mereka diizinkan mengajukan pindah.

Ia mengingatkan bahwa ketentuan batas waktu tersebut bersumber dari Peraturan Menteri dan bukan konstitusi.

Aturan tersebut dinilai bisa direvisi dengan mudah agar kinerja pegawai di lapangan tetap optimal.

Jazuli menegaskan bahwa hak-hak ASN sebagai warga negara Indonesia juga harus tetap diperhatikan dengan baik.

Kebijakan yang terlalu kaku dikhawatirkan justru menurunkan efektivitas serta kinerja pegawai selama menjalankan tugas di lapangan.