Forum Sipil Bersuara melayangkan kritik tajam terhadap rancangan aturan perampasan aset.

Batasan ruang lingkup yang hanya mencakup 13 jenis tindak pidana dinilai mempersempit penegakan hukum.

Pegiat FORSIBER Hamdi Putra menyatakan model daftar tertutup tersebut berisiko memicu celah hukum.

Aturan itu dikhawatirkan membentuk zona aman baru bagi pelaku tindak pidana ekonomi.

Sebagai perbandingan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki cakupan sebanyak 26 tindak pidana asal.

Sejumlah kejahatan disebut belum masuk dalam daftar tersebut termasuk perjudian daring dan penipuan.

Perputaran dana perjudian online pada semester I 2026 dilaporkan mencapai Rp86,82 triliun.

Sementara itu, transaksi penipuan dari 2025 hingga pertengahan 2026 tercatat mencapai angka Rp33,78 triliun.

Sektor pasar modal juga disorot dengan nilai sekitar Rp1,52 triliun sebagai bentuk kejahatan yang perlu dipertimbangkan.

Tindak pidana kepabeanan, cukai, serta pencucian uang juga belum terakomodasi secara eksplisit.

FORSIBER mengusulkan penerapan model gabungan agar cakupan tindak pidana menjadi lebih luas.

Organisasi ini meminta DPR untuk segera membuka draf terbaru beserta naskah akademik kepada publik.

Usulan Model Hybrid dan Perluasan Aset Teknologi

Model gabungan yang diusulkan mencakup seluruh tindak pidana asal dalam UU TPPU dan sektor ekonomi baru dengan ancaman pidana minimal empat tahun penjara.

FORSIBER turut meminta agar definisi aset diperluas mencakup aset kripto, dompet digital, dan private key demi menjangkau modus kejahatan teknologi.