Hasil pemungutan suara terbaru menunjukkan warga Islandia menolak untuk melanjutkan kembali perundingan integrasi dengan pihak Uni Eropa.

Keputusan ini sekaligus membalikkan berbagai prediksi awal yang sebelumnya sempat memperkirakan keunggulan tipis dari kubu pendukung penggabungan.

Mayoritas masyarakat setempat masih memelihara keraguan yang cukup besar terhadap Brussels khususnya terkait masalah kebijakan umum perikanan.

Perolehan suara kelompok yang menolak mencapai angka 52,5% atau setara dengan 99.037 dukungan suara sah.

Sementara itu, kubu pendukung dimulainya kembali dialog tertinggal di angka 47,5% atau meraup sebanyak 89.459 suara pemilih.

Data tersebut dihimpun berdasarkan estimasi dari lembaga penyiaran publik Islandia, yakni RUV, yang meliputi hampir seluruh wilayah.

Proses penghitungan suara di wilayah circunscripción suroeste praktis tidak akan mengubah hasil akhir karena selisih angka.

Negara tersebut mulanya mengawali perundingan integrasi pada 2010 silam sebelum akhirnya memutuskan untuk menangguhkannya tiga tahun berselang.

Faktor utama penundaan saat itu bersumber dari gesekan kepentingan mengenai dampak pengaturan bersama di sektor perikanan.

Kemenangan kubu penolakan membuktikan bahwa para pemilih mengabaikan jaminan yang ditawarkan oleh jajaran pejabat tinggi pemerintah.

Perdana Menteri Kristrún Frostadóttir serta Menteri Ekonomi Dadi Már Kristófersson sebelumnya berupaya meyakinkan publik untuk mengamankan sektor perikanan.

Menteri Ekonomi sendiri merupakan sosok figur utama yang mendorong pelaksanaan jajak pendapat publik tersebut.