Konservasi Indonesia memperluas transformasi sektor perikanan udang nasional melalui pendekatan berbasis kawasan atau yurisdiksi.

Langkah ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan pendampingan yang sebelumnya berjalan di Kabupaten Banyuwangi sejak tahun 2020.

Kini, tata kelola terpadu tersebut dibawa menuju wilayah Situbondo serta Teluk Saleh di Nusa Tenggara Barat.

Pendekatan ini menggabungkan upaya peningkatan efisiensi tambak udang bersama program restorasi mangrove secara langsung.

Perluasan transformasi ini mencakup pengembangan model tata kelola berkelanjutan pada area seluas 11.000 hektare.

Uji coba integrasi kegiatan akuakultur dan sektor pertanian juga tengah berlangsung di Teluk Saleh.

Dorong Ekonomi Pesisir

Senior Vice President dan Executive Chair Konservasi Indonesia Meizani Irmadhiany menyatakan bahwa pendekatan yurisdiksi memegang peranan kunci. Langkah ini bertujuan mendongkrak perekonomian masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.

Volume produksi tercatat menunjukkan tren positif dengan kenaikan sekitar 8,2 persen.

Angka tersebut meningkat dari 18,1 ribu ton pada tahun 2020 menjadi 19,6 ribu ton pada tahun 2024.

Meizani menilai pencapaian ini membuktikan keberhasilan efisiensi tambak yang harus diimbangi penguatan standar keberlanjutan. Manfaat ekonomi dari program ini juga diproyeksikan mampu membuka lapangan pekerjaan baru.

Senior Director Blue Foods CI Dane Klinger turut menyoroti pentingnya penguatan tata kelola di tingkat lokal.

Tahap berikutnya berfokus memperkuat kepemilikan lokal dan memperluas model tersebut ke berbagai wilayah baru.

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik mencatat Nilai Tukar Nelayan nasional pada September 2026 berada di angka 108,85.

Indeks tersebut mengalami penurunan sebesar 0,17 persen akibat kenaikan biaya operasional.

Bagi para petambak udang, kesejahteraan diukur melalui Nilai Tukar Pembudi Daya Ikan di Jawa Timur yang tercatat sebesar 818.79.

Kehadiran program pendampingan ini diharapkan mampu memperkuat pendapatan petambak kecil.