Pemerintah secara resmi menerbitkan regulasi baru guna memperkuat pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan di tanah air.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 yang fokus pada peningkatan angka konsumsi serta keamanan produk perikanan.

Tiga Kebijakan Strategis Pemerintah

Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyatakan bahwa regulasi ini memuat tiga pilar kebijakan penting bagi masyarakat.

Kebijakan tersebut mencakup penyediaan pasokan ikan bermutu, kemudahan akses, serta peningkatan minat masyarakat untuk mengonsumsi ikan.

Kendati pasokan ikan dinilai melimpah, tantangan terbesar saat ini adalah mengubah kebiasaan masyarakat yang masih menyukai sumber protein lain.

Doktrin serta pola konsumsi harian menjadi pekerjaan rumah tersendiri yang harus diselesaikan bersama secara lintas sektor.

Selain itu, penguatan rantai pasok dari hulu hingga hilir juga digencarkan untuk menekan angka susut pascapanen secara optimal.

Kementerian Kelautan dan Perikanan turut menghubungkan produsen ikan dengan dapur program Makan Bergizi Gratis.

Pendampingan khusus diberikan kepada para pengelola dapur agar standar kualitas dan keamanan ikan tetap terjaga dengan baik.