Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan pandangannya mengenai Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Ia menilai ada alasan kuat untuk merasa optimistis terhadap kelanjutan regulasi tersebut.

Proses pembahasan aturan itu telah berlangsung selama sebelas tahun dengan janji pengesahan yang berulang kali muncul.

Kini, ia meyakini regulasi tersebut dapat diselesaikan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2026.

Keyakinan itu didasari oleh adanya tanda tangan pimpinan anggota dewan meskipun jaminan administrasinya bersifat pribadi.

Menurut Mahfud, komitmen politik tersebut menjadi faktor penting yang sulit diingkari dengan mudah.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pengesahan undang-undang tidak otomatis membuat seluruh ketentuannya langsung bisa diterapkan.

Masih diperlukan masa persiapan untuk menyusun berbagai peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah.

Aturan pelaksanaan tersebut harus selesai disusun paling lambat satu tahun setelah undang-undang berlaku.

Selain itu, ia juga menyinggung pentingnya masa jeda sebelum ketentuan baru tersebut berjalan secara efektif.

Masa transisi itu dinilai krusial untuk memberikan kejelasan mengenai aset yang sudah dimiliki masyarakat sebelumnya.

Mahfud mengusulkan masa jeda selama enam bulan setelah undang-undang mulai berlaku penuh.

Usulan tersebut bertujuan memberi kesempatan bagi pemilik harta untuk melaporkan dan menjelaskan aset mereka.

Mekanisme ini diharapkan mampu membedakan harta lama dengan pertambahan kekayaan setelah aturan diterapkan.

Namun, ia menegaskan bahwa gagasan tersebut masih sebatas usulan pribadi dan belum menjadi ketentuan yang disepakati.

Sebelumnya, massa dan Botok sempat menemui pimpinan DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat.

Pertemuan itu dihadiri oleh Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa.

Tuntutan utama massa dalam aksi tersebut adalah desakan agar regulasi tersebut segera disahkan.

Mediasi tersebut menghasilkan komitmen dari pihak dewan untuk mengesahkan aturan itu sesuai target waktu.

Setelah mendapat kepastian, massa akhirnya membubarkan diri dan meninggalkan kawasan parlemen.