Pakar hukum tata negara Feri Amsari melontarkan kritik terbuka terhadap wacana pengunduran diri pimpinan DPR.

Wacana tersebut muncul apabila Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset gagal disahkan sesuai target yang ditentukan.

Melalui ulasan digital yang disiarkan publik, Feri menilai janji politik tersebut tidak memiliki korelasi langsung.

Menurut pandangannya, proses pembentukan undang-undang merupakan kewajiban kolektif dari seluruh anggota parlemen.

Feri mempertanyakan dasar dari konsekuensi jabatan yang dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Ia menegaskan bahwa penyelesaian produk legislasi berada di tangan seluruh anggota dewan secara bersama-sama.

Selain menyoroti janji mundur, Feri juga menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat secara bermakna.

Ia menilai komunikasi antara parlemen dan kelompok masyarakat terkait substansi aturan tersebut masih belum optimal.

Proses percepatan pembahasan regulasi dinilai tidak boleh mengesampingkan ruang konsultasi publik.

Di sisi lain, Feri turut membandingkan respons cepat elite politik terhadap isu tersebut dengan berbagai penanganan bencana.

Ia mengingatkan negara agar tetap memprioritaskan penyelesaian persoalan riil di berbagai daerah terdampak.

Kritik terhadap Partisipasi Publik dan Prioritas Negara

Feri Amsari menegaskan bahwa proses pembentukan undang-undang yang melibatkan aturan berdampak luas tidak boleh mengesampingkan konsultasi bersama masyarakat.

Ia juga menyinggung berbagai persoalan riil di berbagai daerah yang membutuhkan perhatian serius dari negara seperti penanganan bencana alam.