Respons cepat Dewan Perwakilan Rakyat dalam menanggapi desakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tengah menjadi sorotan publik.

Percepatan pembahasan tersebut dinilai perlu diawasi secara ketat oleh masyarakat luas.

Langkah parlemen ini memunculkan kekhawatiran bahwa proses legislasi hanya sekadar mengejar target waktu semata.

Pakar hukum tata negara Feri Amsari menyampaikan pandangannya melalui kanal YouTube miliknya pada 28 Agustus 2026.

Ia menyoroti perbedaan sikap parlemen dalam merespons tuntutan publik terkait regulasi ini dibandingkan pengalaman sebelumnya.

Target penyelesaian beleid tersebut pada 14 Desember 2026 dinilai sebagai langkah yang relatif cepat.

Menurutnya, puluhan aksi unjuk rasa mengenai undang-undang bermasalah kerap berakhir tanpa memberikan ruang aspirasi yang memadai kepada warga.

Kondisi tersebut lantas menimbulkan tanda tanya besar mengenai alasan di balik respons sigap anggota dewan kali ini.

Percepatan ini seharusnya diimbangi dengan keterbukaan informasi mengenai proses serta substansi aturan yang dibahas.

Masyarakat sipil dinilai belum memperoleh kesempatan yang optimal untuk terlibat langsung dalam pembahasan tersebut.

Konsep partisipasi bermakna atau meaningful participation dianggap belum terwujud secara nyata di tengah masyarakat.

Proses pembentukan undang-undang tidak boleh hanya berorientasi pada target penyelesaian waktu pengesahan.

Warga memerlukan kesempatan memadai untuk mengetahui, memberikan masukan, serta mengawasi substansi aturan.

Selain itu, Feri juga menyinggung dugaan pemblokiran rekening milik salah satu peserta demonstrasi.

Hal tersebut dikaitkan langsung dengan kekhawatiran terhadap penyempitan ruang gerak masyarakat sipil.

Publik diajak untuk terus mencermati berbagai perkembangan ini secara kritis di tengah persoalan lain.

Elite politik diminta tidak hanya fokus mengejar target penyelesaian RUU Perampasan Aset saja.

Berbagai masalah krusial di daerah juga masih membutuhkan perhatian dan penanganan serius dari pemerintah.

Beberapa di antaranya meliputi penyaluran bantuan banjir di Sumatera dan Aceh.

Ada pula pemulihan pascagempa di Nusa Tenggara Timur serta penanganan kebakaran hutan di Kalimantan.

Berbagai persoalan tersebut merupakan kebutuhan nyata masyarakat yang memerlukan penyelesaian segera.

Masyarakat didorong untuk tetap mengawal proses legislasi ini dari sisi kecepatan hingga kualitas keterlibatan publik.