Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri menyatakan dukungannya agar Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset bisa segera disahkan oleh DPR.

Dukungan tersebut disampaikan karena aturan ini dinilai mampu membuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan lebih efektif.

Kasubdit II Direktorat Pencegahan Kortas Tipidkor Polri, Kombes Affandi Eka Putra menyebutkan pandangan tersebut kepada awak media.

Ia menjelaskan bahwa proses pengesahan undang-undang ini memang sempat menemui beberapa kendala yang membuat waktunya berjalan cukup lama.

Meski demikian, kehadiran aturan hukum ini diyakini sanggup menghadirkan efek jera yang nyata bagi para pelaku kejahatan korupsi.

Di sisi lain, Kasubdit III Direktorat Penelusuran dan Pengamanan Aset Kortas Tipidkor Polri, Kombes Eko Novan, memaparkan aspek penting di dalamnya.

Ia menjelaskan bahwa materi dalam rancangan aturan tersebut mencakup dua mekanisme utama perampasan.

Mekanisme yang dimaksud adalah conviction-based forfeiture serta non-conviction-based forfeiture bagi pemulihan aset.

Menurutnya, jajaran kepolisian sendiri sebenarnya sudah menjalankan praktik penyelamatan aset berdasarkan putusan pidana.

Pihaknya menegaskan kesiapan penuh untuk menindaklanjuti seluruh ketentuan yang kelak tercantum di dalam produk hukum tersebut.

Sementara itu, pihak DPR sebelumnya sempat menargetkan pengesahan regulasi ini paling lambat pada pertengahan bulan Desember 2026.

Komitmen institusi penegak hukum ini sejalan dengan desakan publik yang sebelumnya sempat menyuarakan tuntutan serupa di depan gedung parlemen.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tersebut turut mendesak agar regulasi penting ini segera ditetapkan secara resmi.