Mantan pejabat tinggi pemerintahan Mahfud MD berbicara mengenai posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap aturan hukum.

Ia menyebutkan bahwa partai tersebut tidak secara tegas menolak gagasan aturan pemulihan harta hasil kejahatan.

Keterangan itu disampaikannya setelah melakukan perbincangan langsung bersama Ketua Umum partai tersebut, Megawati Soekarnoputri.

Pimpinan partai itu menilai substansi aturan tersebut sebenarnya merupakan langkah yang baik.

Kendati demikian, kekhawatiran muncul terkait potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat di lapangan.

Kekhawatiran itu mencakup kemungkinan instrumen hukum tersebut dijadikan alat pemerasan oleh penegak hukum.

Oleh karena itu, pembersihan institusi kepolisian dan kejaksaan dianggap perlu didahulukan sebelum pengesahan.

Di sisi lain, Mahfud memiliki sudut pandang yang berbeda menanggapi syarat pembenahan aparat tersebut.

Menurutnya, perbaikan institusi penegak hukum tidak harus menjadi hambatan penundaan undang-undang tersebut.

Aturan mengenai institusi penegak hukum yang bersih dinilai sudah tersedia dan bisa dijalankan bersamaan.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat sempat menyampaikan adanya penyesuaian draf terkait aturan pemulihan harta.

Penyesuaian draf tersebut berfokus pada harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Perubahan isi draf dilakukan setelah menerima berbagai masukan dari kalangan masyarakat serta pakar hukum.

Penyesuaian itu juga disesuaikan dengan aturan baru dalam kitab undang-undang hukum pidana.