Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman resmi ditunjuk sebagai Ketua Panitia Kerja untuk Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Penunjukan pimpinan politikus Partai Gerindra tersebut telah disepakati langsung oleh pimpinan DPR bersama para kepala kelompok fraksi.

Persiapan Pengesahan Undang-Undang

Posisi Wakil Ketua Panja dipercayakan kepada Soedeson Tandra dari Fraksi Partai Golkar.

Penetapan struktur kepemimpinan panja ini berlangsung di tengah masa reses lembaga legislatif.

Jadwal rapat dengar pendapat umum sengaja dimajukan untuk menjamin pengesahan aturan tersebut tuntas pada pertengahan Desember.

DPR sebelumnya telah berkomitmen menyelesaikan aturan ini dengan batas waktu maksimal pada pertengahan bulan tersebut.

Sejumlah elemen masyarakat turut hadir dalam agenda rapat guna memberikan masukan dan tanggapan secara langsung.

Pihak sekretariat juga membuka kesempatan seluasnya bagi masyarakat luas yang ingin menyampaikan pandangan secara tertulis.

Polemik dan Daftar Tindak Pidana

Di sisi lain, koalisi masyarakat sipil sempat menyoroti sejumlah poin substansi dalam draf yang beredar dibandingkan usulan awal pemerintah.

Perdebatan tersebut mencakup dugaan penghapusan norma peningkatan kekayaan secara tidak sah hingga ruang lingkup perampasan tanpa pemidanaan.

Sementara itu, Komisi III DPR RI telah mengonfirmasi daftar 13 jenis tindak pidana yang dapat dikenai aturan tersebut.

Ragam kejahatan itu meliputi tindak pidana korupsi, narkotika, terorisme, penyelundupan, hingga pelanggaran di sektor kehutanan dan perpajakan.

Kalangan pemangku kepentingan juga terus memberikan usulan agar cakupan kejahatan dapat diperluas.

Usulan tersebut termasuk memasukkan tindak pidana perjudian online ke dalam daftar jenis kejahatan yang bisa disasar dalam undang-undang mendatang.