Pemerintah Indonesia resmi memangkas pasokan ekspor gas ke Singapura mulai Sabtu, 24 Oktober 2026.

Kebijakan tersebut diambil untuk mengalihkan sebagian pasokan guna memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri.

Pengalihan Pasokan untuk Kelistrikan Domestik

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan bahwa langkah ini difokuskan untuk menopang kebutuhan kelistrikan.

Wilayah yang menjadi prioritas pasokan listrik tersebut meliputi Batam, Bintan, serta kawasan Sumatra.

Pasokan gas dari Natuna dialihkan langsung ke PLN Batam melalui jaringan pipa WNTS-Pulau Pemping-Batam.

Volume gas yang dialihkan melalui jalur pipa tersebut mencapai 15 juta standar kaki kubik.

Selain itu, pemerintah juga mengurangi pasokan gas dari Sumatra ke Singapura sebesar 16 juta standar kaki kubik per hari.

Pengurangan dari Sumatra ini disalurkan melalui jalur pipa Transgasindo untuk keperluan listrik domestik.

Secara keseluruhan, volume gas yang dialihkan dari pasokan ekspor ke Singapura mencapai 31 juta standar kaki kubik per hari.

Penyesuaian pasokan ini hanya diberlakukan untuk Singapura karena keterkaitan jalur pipa langsung.

Dasar Hukum dan Tanggapan Singapura

Langkah pemangkasan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Aturan tersebut mengatur keharusan memprioritaskan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan di dalam negeri.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan bahwa ketahanan energi nasional harus diutamakan.

Pemerintah mempertimbangkan untuk tidak memperpanjang kontrak ekspor gas di tengah ketidakpastian global.

Sementara itu, Otoritas Pasar Energi Singapura menyatakan bahwa dampak pemangkasan tersebut berada di bawah 2 persen.

Singapura menilai pasokan energi nasional mereka masih mencukupi dan siap menggunakan rencana kontingensi.