Usulan mengenai perluasan kewenangan perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset kembali mencuat di DPR RI.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyarankan agar negara diberi hak untuk menyita harta kekayaan penyelenggara negara yang luput dari laporan.

Ketentuan tersebut mencakup kondisi kekayaan aktual pejabat yang melampaui jumlah resmi di LHKPN.

Selain itu, aturan ini menyasar pejabat yang memiliki kewajiban pelaporan tetapi sengaja tidak melakukannya.

Tanggapan DPR Terkait Pengelolaan Aset

Di sisi lain, anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono menyoroti potensi intervensi asing dalam pembahasan regulasi ini.

Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap aparat penegak hukum yang menjalankan aturan tersebut.

Bimantoro turut mempertanyakan efisiensi biaya perawatan aset sitaan yang dapat menurunkan nilai ekonomis barang.

DPR RI menargetkan pembahasan rancangan regulasi tersebut rampung menjadi undang-undang paling lambat 15 Desember 2026.

Menurut Tanak, ancaman perampasan harta ini dinilai mampu meningkatkan kepatuhan para penyelenggara negara dalam melaporkan kekayaan mereka secara jujur.

Ia menegaskan bahwa aturan tersebut akan membuat pejabat tidak berani lagi memberikan laporan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Selain itu, Tanak juga meminta agar nomenklatur perampasan yang digunakan dalam rancangan undang-undang ini tidak perlu diganti.

Ia menilai istilah tersebut sudah biasa dipakai dalam kerangka hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga bukan hal yang baru.

Sementara itu, dalam RDPU yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Bimantoro Wiyono sempat mempertanyakan apakah ada kepentingan global atau dari World Bank di balik dorongan regulasi tersebut.

Ia menekankan bahwa proses hukum nasional harus dijaga agar tidak dimanfaatkan oleh pihak luar yang berpotensi merugikan kepentingan negara.

Bimantoro juga menyoroti potensi penurunan nilai ekonomis dari barang atau aset yang telah disita akibat tingginya biaya pemeliharaan selama proses hukum berjalan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Komisi III DPR RI berupaya mempercepat pembahasan regulasi dengan menargetkan pengesahannya menjadi undang-undang paling lambat pada pertengahan Desember 2026.