Indonesia Corruption Watch menegaskan perlunya memasukkan konsep illicit enrichment ke dalam RUU Perampasan Aset.

Aturan tersebut dinilai sangat krusial untuk mengincar kekayaan tak wajar milik pejabat publik.

Perdebatan Regulasi Kekayaan Tak Wajar

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menyatakan bahwa ketentuan itu merupakan esensi utama undang-undang.

Pihaknya menduga aturan terkait kekayaan janggal tersebut hilang dari draf pembahasan versi DPR.

Tanpa pasal tersebut, harta pejabat yang tidak jelas asal-usulnya dinilai akan tetap aman dari tindakan hukum.

ICW mengingatkan agar pemanfaatan LHKPN tidak sekadar menjadi sebuah formalitas administratif belaka.

Meski demikian, sejumlah pihak seperti kalangan advokat dan akademisi menyampaikan penolakan terhadap usulan tersebut.

Penolakan itu didasarkan pada potensi pergeseran asas praduga tak bersalah serta perlindungan hak asasi manusia.

Pembahasan mengenai aturan kekayaan tak wajar ini masih terus berjalan di Komisi III DPR RI.

ICW mendesak agar pemerintah dan DPR segera membuka draf serta daftar inventaris masalah ke publik.

Catatan Historis dan Target Pembahasan

Rancangan undang-undang ini sendiri telah melalui perjalanan yang cukup panjang sejak pertama kali diinisiasi oleh pusat pelaporan transaksi keuangan pada tahun 2008 silam.

Regulasi tersebut sempat masuk ke dalam janji program nawacita dalam kontestasi pemilu sebelum akhirnya diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada pihak parlemen.

Meski sempat mengalami mandek pada periode sebelumnya, kini dewan mengambil alih status inisiatif undang-undang tersebut untuk melanjutkan pembahasan maraton.

Seluruh rangkaian rapat kerja dan pembahasan terkait substansi beleid ini dijadwalkan akan terus bergulir di parlemen hingga menjelang tenggat waktu pengesahan pada bulan desember mendatang.