Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid memberikan tanggapan resmi terhadap pernyataan seorang mantan anggota parlemen Singapura.

Tokoh politik luar negeri tersebut sebelumnya melontarkan ancaman untuk memutus konektivitas internet Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Meutya mengingatkan bahwa sebagian besar jalur Sistem Komunikasi Kabel Laut justru melintasi perairan Indonesia sebelum mendarat di Singapura.

Ia menyatakan bahwa pemutusan jalur tersebut justru dapat melumpuhkan sebagian besar kapasitas konektivitas di Singapura.

Selain itu, Meutya menyoroti besarnya jumlah populasi dan pasar digital di dalam negeri yang berperan penting bagi para investor teknologi global.

Infrastruktur digital dinilai sebagai kepentingan bersama yang harus dijaga demi kelangsungan konektivitas global.

Isu ancaman pemutusan jaringan internet ini bermula dari unggahan infografis di media sosial mengenai tingkat ketergantungan digital Indonesia terhadap negara tetangga tersebut.

Unggahan itu muncul di tengah sorotan publik terhadap kebijakan pengurangan pasokan gas alam.

Penjelasan Terkait Kebijakan Pasokan Gas Alam

Isu ancaman pemutusan konektivitas internet tersebut muncul di tengah sorotan terhadap langkah pemerintah Indonesia yang mengurangi pasokan gas alam ke Singapura.

Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemangkasan ekspor gas tersebut sama sekali tidak melanggar kontrak yang telah disepakati bersama.

Bahlil menjelaskan bahwa total ekspor gas pipa Indonesia ke negara tetangga tersebut mencapai angka 409,55 BBTUD yang bersumber dari dua wilayah utama, yakni Laut Natuna serta Sumatera.

Dari jumlah keseluruhan pasokan tersebut, pemangkasan yang dilakukan hanya berkisar 31 BBTUD atau kurang lebih sekitar 8 persen saja dari total pasokan.

Ia memastikan bahwa angka pemotongan tersebut masih berada di dalam batas aman ketentuan kontrak minimum yang berlaku.

Bahlil juga menekankan agar pihak luar tidak meragukan komitmen Indonesia dalam menghargai setiap perjanjian internasional yang telah disepakati.

Lebih lanjut, ia membeberkan sejumlah alasan di balik kebijakan tersebut, salah satunya adalah kebutuhan domestik yang mendesak untuk mengantisipasi dinamika geopolitik global.

Kebijakan ini juga dipengaruhi oleh adanya kegiatan pemeliharaan atau shutdown pada fasilitas produksi gas demi mengamankan ketahanan energi nasional.