Respons Menkomdigi Hadapi Wacana Pemutusan Jalur Internet Singapura
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid memberikan tanggapan resmi terhadap pernyataan seorang mantan anggota parlemen Singapura.
Tokoh politik luar negeri tersebut sebelumnya melontarkan ancaman untuk memutus konektivitas internet Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Meutya mengingatkan bahwa sebagian besar jalur Sistem Komunikasi Kabel Laut justru melintasi perairan Indonesia sebelum mendarat di Singapura.
Ia menyatakan bahwa pemutusan jalur tersebut justru dapat melumpuhkan sebagian besar kapasitas konektivitas di Singapura.
Selain itu, Meutya menyoroti besarnya jumlah populasi dan pasar digital di dalam negeri yang berperan penting bagi para investor teknologi global.
Infrastruktur digital dinilai sebagai kepentingan bersama yang harus dijaga demi kelangsungan konektivitas global.
Isu ancaman pemutusan jaringan internet ini bermula dari unggahan infografis di media sosial mengenai tingkat ketergantungan digital Indonesia terhadap negara tetangga tersebut.
Unggahan itu muncul di tengah sorotan publik terhadap kebijakan pengurangan pasokan gas alam.
Penjelasan Terkait Kebijakan Pasokan Gas Alam
Isu ancaman pemutusan konektivitas internet tersebut muncul di tengah sorotan terhadap langkah pemerintah Indonesia yang mengurangi pasokan gas alam ke Singapura.
Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemangkasan ekspor gas tersebut sama sekali tidak melanggar kontrak yang telah disepakati bersama.
Bahlil menjelaskan bahwa total ekspor gas pipa Indonesia ke negara tetangga tersebut mencapai angka 409,55 BBTUD yang bersumber dari dua wilayah utama, yakni Laut Natuna serta Sumatera.
Dari jumlah keseluruhan pasokan tersebut, pemangkasan yang dilakukan hanya berkisar 31 BBTUD atau kurang lebih sekitar 8 persen saja dari total pasokan.
Ia memastikan bahwa angka pemotongan tersebut masih berada di dalam batas aman ketentuan kontrak minimum yang berlaku.
Bahlil juga menekankan agar pihak luar tidak meragukan komitmen Indonesia dalam menghargai setiap perjanjian internasional yang telah disepakati.
Lebih lanjut, ia membeberkan sejumlah alasan di balik kebijakan tersebut, salah satunya adalah kebutuhan domestik yang mendesak untuk mengantisipasi dinamika geopolitik global.
Kebijakan ini juga dipengaruhi oleh adanya kegiatan pemeliharaan atau shutdown pada fasilitas produksi gas demi mengamankan ketahanan energi nasional.
Update Terbaru
Klopp Desak Perubahan di Puncak FIFA: Era Infantino Lebih Buruk dari Blatter
Rabu / 18-11-2026, 01:02 WIB
Samsung Galaxy Tab A11+ Turun Harga Jadi Rp3,1 Juta, Ini Spesifikasinya
Rabu / 18-11-2026, 01:00 WIB
Samsung Galaxy Z Flip 8 Diskon Besar Jelang Black Friday
Rabu / 18-11-2026, 01:00 WIB
Windows 11 27H2 Mulai Terungkap, Siap Satukan Basis Sistem 26H1 dan 26H2?
Rabu / 18-11-2026, 01:00 WIB
The Eternal Fool's Words of Wisdom: Trailer Perdana dan Pengisi Suara Baru
Rabu / 18-11-2026, 01:00 WIB
Pattinson Resmi Jadi Bond, The Batman Part II di Ujung Tanduk?
Rabu / 18-11-2026, 00:59 WIB
Sianipar Nilai Pemblokiran SABH Kemenkum Perkuat Legitimasi FFI Hasil KLB 2024
Rabu / 18-11-2026, 00:57 WIB
Mistress Kanan Season 2 Umumkan Visual, Trailer, dan Empat Pengisi Suara Baru
Rabu / 18-11-2026, 00:56 WIB
HIDIVE Boyong Giant Ojosama di Winter 2027, Tayang Perdana di Anime Frontier
Rabu / 18-11-2026, 00:56 WIB
Polisi Arizona Tangkap Pengemudi BMW M2 yang Ngebut 170 mph di Jalan Raya
Rabu / 18-11-2026, 00:56 WIB
Extended Cut Spider-Man: Brand New Day Tayang Desember, Ada Adegan Baru Rosario Dawson
Rabu / 18-11-2026, 00:55 WIB
Shin Tae-yong Ungkap Kekhawatiran Jelang Laga PSM vs Persija di Parepare
Rabu / 18-11-2026, 00:52 WIB
Fernandez Incar Poin Perdana di MotoGP Portugal, Modal Usai Podium Qatar
Rabu / 18-11-2026, 00:49 WIB
Gubernur NTT Minta Kasus Pemerkosaan Bupati Kupang Dibuka Terang
Rabu / 18-11-2026, 00:49 WIB






