Dewan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyampaikan tiga belas catatan kritis.

Catatan tersebut menyoroti rancangan undang-undang perampasan aset sebagai instrumen pemulihan.

Penegakan hukum tidak sekadar menghukum pelaku kejahatan.

Negara harus memastikan hasil kejahatan tidak dinikmati pihak manapun.

Paradigma Hukum dan Perlindungan

Rancangan aturan ini memperkenalkan pendekatan yang berorientasi kepada aset.

Mekanisme non-conviction based forfeiture menjadi relevan dalam kondisi tertentu.

Proses tersebut tidak boleh menjadi jalan pintas menghindari proses pidana.

Kewenangan besar negara harus berlandaskan prinsip negara hukum.

Pagar pengaman diperlukan untuk melindungi hak konstitusional warga negara.

Pembalikan beban pembuktian harus dirumuskan secara sangat hati-hati.

Negara wajib memiliki dasar awal memadai terkait hubungan aset.

Perlindungan pihak ketiga beritikad baik menjadi aspek utama.

Pengawasan yudisial wajib terintegrasi dalam mekanisme perampasan.

Kerja sama internasional diperlukan untuk menghadapi kejahatan lintas negara.

Tata Kelola dan Pengawasan Aset

Dewan Guru Besar FHUI menekankan bahwa tata kelola aset yang disita maupun dirampas harus dirancang secara transparan dan akuntabel.

Konsentrasi kewenangan yang terlalu besar dalam satu lembaga perlu diimbangi dengan pengawasan kuat untuk mencegah penyalahgunaan.

Penjualan atau pengalihan aset sebelum adanya putusan pengadilan harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar hak kepemilikan tetap terlindungi.

Pengalaman berbagai negara juga penting dipelajari, namun mekanisme perampasan aset harus disesuaikan dengan konstitusi serta sistem hukum Indonesia.

Sejumlah guru besar yang turut hadir dalam acara tersebut antara lain Hikmahanto Juwana dan Topo Santoso.