Advokat Amin Fahrudin menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset membawa pesan kuat agar para pelaku tindak pidana korupsi dimiskinkan.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen pada Rabu.

Penerapan Non-Conviction Based dan Efek Jera

Menurut Amin, penerapan regulasi ini secara serius akan menciptakan efek jera yang membuat pelaku berpikir ulang untuk melakukan korupsi.

Konsep Non-Conviction Based atau perampasan aset tanpa pemidanaan memungkinkan penyitaan harta yang tercemar milik koruptor.

Namun, ia mengusulkan agar konsep tersebut tetap dilandasi oleh proses peradilan pidana guna mencegah potensi politisasi.

Tantangan Pengukuran Aset Tindak Pidana Lain

Amin juga menyoroti penggunaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagai dasar untuk mengukur illicit enrichment terbatas pada kasus korupsi.

Sementara itu, delik pidana lain dalam aturan tersebut dinilai lebih sulit untuk ditentukan tolak ukur perampasan asetnya.

Kasus Korupsi Besar Jadi Sorotan

Amin mencontohkan kasus korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya yang memiliki selisih kerugian negara signifikan antara nilai korupsi dan uang pengganti setelah putusan pidana.

Ia menyebutkan kasus e-KTP dan Garuda juga menunjukkan ketimpangan serupa antara nilai yang dikorupsi dengan nilai pengembalian kepada negara.

Melalui instrumen Non-Conviction Based, nilai aset yang disita diharapkan dapat mendekati kerugian yang sebenarnya sehingga pemidanaan menjadi lebih efektif.

Selain itu, ia mencontohkan tindak pidana lain seperti illegal logging, illegal fishing, hingga narkotika yang tidak berkaitan dengan pejabat negara sehingga lebih sulit diukur.

Diketahui terdapat 13 tindak pidana yang diatur dalam RUU Perampasan Aset termasuk korupsi, terorisme, narkotika, hingga perdagangan orang.