Direktorat Jenderal Pajak mencatat sebanyak 22.662 wajib pajak yang tergabung dalam 1.980 grup perusahaan terindikasi masuk dalam cakupan kebijakan pajak minimum global.

Data tersebut tercatat per 20 Oktober 2026.

Dari total keseluruhan wajib pajak yang terindikasi tersebut, baru sekitar 25 persen yang telah melakukan pemenuhan regulasi.

Jumlah wajib pajak yang sudah memenuhi aturan tersebut mencapai 5.757 entitas.

Imbauan DJP dan Ketentuan Berlaku

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa persiapan penerapan aturan ini memerlukan koordinasi yang detail.

Pihaknya mengimbau perusahaan terkait untuk memastikan status serta menyiapkan data bersama grup usaha masing-masing.

Perusahaan juga diminta memperhatikan kewajiban pembayaran pajak tambahan jika terdapat kekurangan berdasarkan penghitungan Global Minimum Tax.

Batas waktu pembayaran umum untuk tahun pajak 2025 bagi grup perusahaan dengan tahun buku kalender berakhir pada 31 Desember 2026.

Kebijakan pajak minimum global ditujukan untuk korporasi multinasional berskala besar guna mengatasi tantangan perpajakan internasional.

Aturan ini bertujuan mencegah praktik penggerusan basis pajak dan pengalihan laba ke yurisdiksi dengan tarif rendah.

Di Indonesia, landasan hukum aturan ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024.